Bisnis.com, BALIKPAPAN — Lonjakan produksi padi sebesar 14,55% di Kalimantan Selatan ternyata belum cukup menjamin stabilitas harga dan akses pangan masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman menyatakan tanpa sistem distribusi yang mumpuni, peningkatan hasil pertanian hanya akan menjadi angka statistik tanpa dampak nyata di tingkat konsumen.
"Peningkatan produksi ini menunjukkan upaya peningkatan produksi telah berjalan dengan baik. Namun peningkatan tersebut harus diimbangi dengan sistem distribusi dan tata kelola pasokan yang efektif," kata Syamsir Rahman dalam keterangan resmi, Sabtu (16/5/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Kalsel pada 2025 mencapai 697.788 ton, atau meningkat 88.615 ton dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 609.172 ton. Capaian tersebut setara kenaikan 14,55% dalam satu tahun.
Syamsir menegaskan ketersediaan pangan tidak otomatis berbanding lurus dengan keterjangkauan dan stabilitas harga.
Pada kenyataannya, kesenjangan akses pangan masih terjadi di sejumlah wilayah akibat lemahnya konektivitas distribusi antarwilayah, fluktuasi pasokan musiman, serta terbatasnya akses informasi pasar yang transparan.
Baca Juga
- Defisit Rp5,21 Triliun, Belanja Modal Kalsel Meroket 65% di Kuartal I/2026
- Realisasi TKD Capai Rp5,43 Triliun, DAU Kuasai 65% Transfer Kalsel di Kuartal I/2026
- DJP Kaltimtara Blokir 322 Rekening Senilai Rp710 Miliar
"Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang lancar, serta akses yang terjangkau bagi seluruh masyarakat," tegasnya.
Dia mengungkapkan, penggilingan padi menempati posisi strategis sebagai titik temu antara produksi petani dan kebutuhan konsumen.
Di tingkat inilah kualitas beras ditentukan, efisiensi pasokan dijaga, dan dinamika harga sangat terpengaruh.
Namun, sektor penggilingan masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural, mulai dari keterbatasan teknologi, kapasitas produksi yang belum optimal, hingga lemahnya manajemen usaha dan keterhubungan dengan sistem distribusi yang lebih luas.
Dia menyoroti bahwa penguatan peran penggilingan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknis semata.
Menurutnya, diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Adapun dia berharap akselerasi kebijakan pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi pangan, penguatan kelembagaan penggilingan, serta peningkatan kemitraan antara petani, penggilingan, dan distributor agar rantai pasok berjalan lebih efisien dan transparan.
