Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, Pemerintah Pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur, dan tetap mengedepankan pemulihan masyarakat hingga kondisi benar-benar kondusif.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan bersama Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu (16/5/2026).
Advertisement
“Saya atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” ujarnya.
Secara khusus, ia juga mengapresiasi masyarakat Wamena yang bergerak cepat membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap kondusif saat konflik terjadi. “Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” katanya.
Dalam arahannya, Ribka meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendampingan, pendataan, serta koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan guna menghitung kebutuhan penanganan dan dukungan bagi warga terdampak.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan Pemerintah Pusat.
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” jelasnya.
