jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan meski memiliki kedekatan dengan dirinya.
"Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi, dia minta petunjuk apa boleh diteruskan enggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden," ungkap Prabowo di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
BACA JUGA: Prabowo Merasa Dekat dengan Petani karena Ini
"Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, enggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," ujar Presiden menegaskan.
Prabowo mengaku sedih karena masih menerima laporan mengenai pejabat yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan mengambil uang rakyat setelah diberi kepercayaan menduduki posisi penting.
BACA JUGA: Heboh Pembubaran Nobar Film Pesta Babi, Menko Yusril Singgung Proyek Era Jokowi
Dia menegaskan pejabat yang telah diberi kehormatan dan kepercayaan seharusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, bukan justru menyalahgunakan kewenangan.
Kepala Negara juga menyebut perkembangan teknologi digital saat ini membuat berbagai penyimpangan lebih mudah terdeteksi.
BACA JUGA: Pengamat Anggap Masa Keemasan Jokowi Sudah Habis, Sulit Mendongkrak Elektabilitas PSI
Dia pun prihatin terhadap dampak kasus penyelewengan terhadap keluarga pejabat yang terlibat, terutama anak dan istri mereka.
"Saya heran, sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ucap Prabowo.
Walakin, Presiden menegaskan setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab kepada negara dan rakyat sehingga proses pemeriksaan harus tetap berjalan.
Presiden mengatakan penindakan juga berlaku terhadap kader partainya sendiri dan menyebut sejumlah kader Partai Gerindra telah diproses hukum.
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar pejabat maupun mantan pejabat, termasuk dari kalangan militer, harus memberikan contoh dengan menyelesaikan masa pengabdian secara terhormat.
Menurut Prabowo, pihak yang tidak bersedia mengembalikan hasil yang diperoleh secara tidak sah akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
"Ini saya sampaikan karena saya, kalau saya dapat laporan apa yang harus dibuat nanti 'geremeng-geremeng', sakit hati, ya kan. Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, enggak mau, ya sudah, urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan," ujar Prabowo.(ant/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
