FAJAR, MAKASSAR—Musyawarah Nasional (Munas) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2026-2031 menetapkan A.H. Bimo Suryono sebagai Ketua Umum terpilih.
Bimo memperoleh dukungan dari 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari total 34 DPD yang hadir dalam forum.
Sebelum pemilihan berlangsung, suasana Munas sempat memanas akibat perbedaan sikap antara peserta forum dan kubu petahana, Evita Nursanty.
Kendati begitu, proses pemilihan tetap berjalan hingga menghasilkan keputusan mayoritas peserta.
Belakangan, Steering Committee membuat pernyataan dan menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang kemudian menetapkan Bimo Suryono sebagai ketua terpilih dilakukan setelah Munas VI KBPP Polri resmi ditutup dan berada di luar forum resmi persidangan Munas yang telah berakhir sebelumnya.
Mereka mengklaim bahwa Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanty selaku pimpinan organisasi yang masih memiliki kewenangan penuh dan belum demisioner sudah mengambil keputusan untuk menghentikan dan menunda pelaksanaan Munas VI KBPP Polri sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.
SC juga menegaskan bahwa selama masa penundaan, kepemimpinan organisasi tetap berada di bawah kendali Pengurus Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2021–2026 (status quo) sampai dengan terpilihnya Ketua Umum yang sah secara konstitusional sesuai AD/ART organisasi.
Menanggapi hal itu, delegasi KBPP Polri Sulsel menegaskan bahwa Bimo secara sah terpilih di munas KBPP di Jakarta.
“Memang sempat kisruh dalam pembahasan tata tertin ADRT, tapi itu biasa dalam forum musyawarah organisasi,” kata Wakil Ketua KBPP Polri Sulsel, Mulyadi, Sabtu, 16 Mei 2026.
KBPP Polri Sulsel malah menyalahkan steering committee yang tidak mampu mengendalikan suasana sidang dan tidak mau mendengar aspirasi.
“Makanya forum menolak sikap itu dan kemudian melakukan perampasan palu sidang. Tapi secara umum itu hal biasa dalam forum Munas seperti ini. Itu hanya dinamika organisasi saja,” tegas Mulyadi.
Mulyadi juga menegaskan bahwa keputusan Ketua Umum KBPP Polri mengumumkan penundaan munas untuk waktu yang tidak ditentukan sama sekali tidak beralasan.
“Di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, itu sama saja kepengurusan sudah demisioner jika hal tersebut dilakukan,” ujarnya.
Ia mengatakan, situasi yang terjadi di arena Munas hanya akal-akalan SC karena mereka ingin mempertahankan Evita Nursanty sebagai ketua. Gelagat ini menurutnya sangat jelas di forum.
“Ada kesan mereka mau calon tunggal sementara mayoritas pemilik suara yang lain menginginkan pemilihan. Makanya 24 pengurus KBPP provinsi memutuskan Munas lanjutan di hotel yang sama. Lalu, menetapkan Bimo sebagai Ketum terpilih Munas dan itu sesuai restu dewan pembina KBPP Polri,” tandasnya. (amr)
