Indonesia telah mengekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp 7 triliun. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai capaian itu menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global.
Setelah Australia, Amran mengungkapkan pihaknya mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.
“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh, dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkap Amran melalui keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (17/5).
Amran menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pada awal pemerintahan, kata Amran, Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Selanjutnya Prabowo juga mengambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.
“Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi, ”ujar Amran.
Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp 14 triliun, sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Pemerintah juga mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp 72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.
Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp 112 triliun sampai 2035, sekaligus menekan potensi pemborosan Rp 14,4 triliun per tahun.
Era Presiden Prabowo juga ditandai dimulainya proyek strategis baru, di antaranya groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.
Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar untuk mendukung kebutuhan biodiesel, serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Amran.
