Prinsip sinceritas et simplicitas, ketulusan dan kesederhanaan, menghidupi 37 tahun perjalanan organisasi masyarakat sipil Perkumpulan Sada Ahmo atau Pesada. Mereka membangun unit-unit koperasi perempuan di daerah marginal, mendampingi perempuan melawan kekerasan, dan perkawinan anak.
Pendiri Pesada Dina Lumbantobing dan pengurus Pesada lainnya sibuk hilir mudik di sebuah kantor sederhana di Jalan Pancur Siwa di pinggiran Kota Medan, Rabu (13/5/2026) pagi. Mereka bersiap menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier.
Rod dan rombongan protokolernya pun tiba di Kantor Pesada. Dina menunjukkan ruang kerja dan kamar-kamar yang biasa digunakan sebagai shelter atau rumah aman untuk para perempuan korban kekerasan yang didampingi Pesada.
Duta Besar Australia itu lalu berdiskusi dengan pengurus Pesada dan kader dampingan dari daerah marginal dengan suasana yang santai di sebuah ruangan kecil yang agak panas.
Dina menuturkan perjalanan panjang Pesada sejak didirikan pada 1990 di Kabupaten Dairi hingga berkembang menjadi organisasi masyarakat sipil yang menyebar hampir di seluruh wilayah Sumut. Bersama organisasi lain, Pesada membentuk Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (Permampu) untuk kerja pendampingan di wilayah Sumatera.
“Berawal dari kerja pengembangan masyarakat suku minoritas Pakpak di Kabupaten Dairi, Pesada membangun kelompok koperasi simpan pinjam atau credit union yang kemudian menjadi ruang penyadaran kritis bagi perempuan tentang hak-haknya,” kata Dina.
Dina menyebut, Pesada memulai langkah dengan membangun taman bina asuh anak di Dairi. Di lembaga itu, mereka mendengar keluh kesah para ibu tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, hingga perkawinan anak.
Sebagian masyarakat cenderung permisif terhadap tindakan itu. Dari situasi saat itu, Pesada membangun ruang penyadaran kritis terhadap perempuan.
“Namun, kami sadar, penyadaran kritis itu harus dimulai dengan melepaskan perempuan dari kemiskinan. Karena itu, kami membangun gerakan perempuan akar rumput yang bersifat ekonomi dan politik,” kata Dina.
Pesada mulai membentuk unit-unit koperasi agar perempuan bisa mendapat akses layanan keuangan. Saat itu, perempuan di daerah marginal hampir tidak punya akses apa pun terhadap layanan keuangan formal. Banyak yang terjerat bunga tinggi dari para pemburu rente.
Koperasi credit union (CU) prinsipnya adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Para anggota koperasi menabung. Uang yang dihimpun digunakan membiayai pinjaman anggota. Keuntungan dari koperasi dibagi secara proporsional kepada anggota sebagai sisa hasil usaha atau dividen.
Pesada lalu memperluas gerakannya ke berbagai daerah marginal di Sumut, termasuk di Kepulauan Nias. Pesada telah membentuk 290 unit CU di Sumut dengan anggota lebih dari 16.000 perempuan. Sebanyak 239 di antaranya berada di Sumut daratan di bawah CU Kesadanta dan 51 unit lainnya di Kepulauan Nias dengan nama CU Pesan Puan.
Dari jaringan CU, Pesada membangun gerakan Women Crisis Centre (WCC) Sinceritas sebagai rumah aman untuk perempuan yang mengalami kekerasan. “WCC Sinceritas lahir menyusul pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga,” kata Dina.
Direktur Pesada Sartika Sianipar menjelaskan, WCC menangani sekitar 100 kasus per tahun meliputi KDRT, pemerkosaan, dan perkawinan anak. WCC memiliki kader dari pengurus CU yang diseleksi dan dilatih untuk mengidentifikasi kasus, memberikan respons awal, dan menghubungkan korban dengan layanan.
Kasus terbaru yang ditangani WCC adalah kasus perkawinan anak di Kabupaten Dairi. Sinta (16), bukan nama sebenarnya, dipaksa orangtuanya menikah dengan laki-laki berusia 20 tahun.
“Orangtua anak perempuan itu awalnya mencari anaknya yang tidak pulang ke rumah selama dua hari. Ternyata, dia tinggal bersama seorang laki-laki,” kata Sartika.
Pasangan itu pun telah dibawa keluarga laki-laki ke rumahnya dan dianggap telah menikah secara adat. Keluarga itu mengajukan dispensasi ke pengadilan untuk pengesahan perkawinan anak di bawah 19 tahun. “Kami mendampingi akan tersebut untuk mengajukan keberatan. Pengadilan akhirnya tidak memberikan dispensasi. Anak itu tidak jadi menikah dan sekarang bersekolah lagi,” kata Sartika.
“Di Kepulauan Nias, kasus perkawinan anak juga masih marak. Bahkan, ada anak yang masih duduk di SMP yang berusia 13 tahun dipaksa menikah. Kami berupaya mencegah perkawinan anak seperti ini,” kata Sartika.
Selain itu, persoalan KDRT juga masih banyak terjadi. Dalam beberapa kasus yang didampingi Pesada, perempuan sering sekali menahan kekerasan selama bertahun-tahun kehidupan pernikahannya demi menyelamatkan keluarga dan anak.
Perempuan yang tak punya kekuatan ekonomi juga menjadi alasan tidak melaporkan KDRT. Dengan pendampingan dari Pesada, para perempuan berani melaporkan kasus KDRT. Sebagian perempuan berani melapor setelah mandiri secara ekonomi.
Sepanjang 2023 hingga 2025, WCC Sinceritas mendampingi 226 kasus KDRT, 72 kekerasan terhadap perempuan, dan 65 kasus kekerasan terhadap anak.
Pesada juga berhasil mendampingi enam perempuan menjadi kepala desa di Kabupaten Humbang Hasundutan, tiga di Pakpak Bharat, dan satu di Dairi. Di Sumut, menjadi kepala desa adalah sesuatu kemewahan bagi perempuan.
Sri Indah Utami (38), warga Desa Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, beberapatahun ini menjadi anggota CU Kesadanta dan juga kader WCC Cinceritas. Dari koperasi, dia meminjam uang untuk modal usaha pembuatan kue yang dijual secara daring.
Sebelum ada koperasi, mereka meminjam uang dengan bunga 10-20 persen per bulan. Bahkan, para pedagang di pasar meminjam modal dengan bunga 10 persen per hari. Pagi mereka mendapat pinjaman Rp 100.000, sorenya harus dikembalikan Rp 110.000.
Di koperasi, anggota mendapat pinjaman berbunga 2 persen per bulan. Keuntungan koperasi juga dikembalikan kepada anggota sebagai dividen.
Di daerah Marindal di perbatasan Medan dan Deli Serdang, seorang asisten rumah tangga bisa membeli sepeda motor dengan pinjaman koperasi. Sebelumnya, dia berjalan kaki dan harus basah-basahan menyeberangi sungai untuk pergi bekerja karena terlalu jauh jika harus memutar jalan untuk menyeberang jembatan.
Pesada juga berjejaring dengan sejumlah organisasi di Sumatera membentuk Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (Permampu).
Jejaring konsorsium itu yakni Flower Aceh, Pesada, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumbar, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Sumatera (PPSW) Riau, Aliansi Perempuan Merangin (APM) Jambi, WCC Cahaya Perempuan Bengkulu, WCC Palembang, dan Lembaga Advokasi Perempuan (Damar) Lampung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Dwi Endah Purwanti mengatakan, pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut meningkat dalam beberapa tahun ini. Pada 2024, mereka menerima 1.822 kasus lalu meningkat menjadi 1.975 kasus pada 2025.
“Salah satu progam yang kami dorong adalah dengan Program Desa Ramah Perempuan Dan Anak. Namun, dari lebih dari 5.000 desa di Sumut, baru 160 (3 persen) yang masuk kategori desa ramah perempuan dan anak,” kata Dwi.
Rod mengatakan, mereka mendukung program perlindungan kelompok rentan, yakni perempuan, anak, dan korban kekerasan melalui program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) pada 2021-2029. Mereka antara lain bermitra dengan Konsorsium Permampu. “Kami juga belajar untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan akar rumput dari Indonesia,” kata Rod.
