Jayapura (ANTARA) - Menjaga ketersediaan pangan di wilayah Tanah Papua bukan pekerjaan mudah, di mana kondisi medan dan akses transportasi masih terbatas. Belum lagi faktor cuaca yang menjadi tantangan besar dalam memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat.
Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah, melalui Bulog yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN), harus hadir menjangkau masyarakat, hingga ke wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) di Tanah Papua.
Salah satunya di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Moda transportasi udara menjadi pilihan utama dan untuk banyak distrik, menjadi satu-satunya pilihan pendistribusian logistik. Pesawat perintis menjadi sarana pengangkut bahan pangan dari Jayapura menuju Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang. Hanya saja untuk penerbangan sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Oksibil menjadi pusat aktivitas masyarakat, sekaligus titik utama distribusi logistik ke distrik-distrik lain di kawasan pegunungan. Meski menjadi pusat pemerintahan, Oksibil tetap menghadapi tantangan besar dalam hal akses pangan.
Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di daerah itu masih didatangkan dari luar daerah. Jalur distribusi utama mengandalkan transportasi udara karena akses darat belum tersedia, sehingga kawasan tersebut seperti terisolir dari wilayah lainnya. Ketika cuaca buruk, penerbangan kerap tertunda, bahkan dibatalkan, sehingga distribusi bahan pangan ikut terganggu.
Dengan kondisi geografis tersebut membuat harga kebutuhan pokok di Oksibil jauh lebih mahal dibanding wilayah perkotaan di Papua maupun daerah lain di Indonesia. Tidak jarang masyarakat harus membeli beras dengan harga tinggi akibat biaya pengangkutan yang mahal, bahkan mencapai Rp1 juta untuk 50 kilogram beras medium.
Meski demikian, pemerintah, melalui Perum Bulog, terus berupaya menjaga ketersediaan pangan di wilayah pegunungan tersebut. Distribusi Program Bantuan Pangan (PBP) dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu langkah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Bagi warga Oksibil, keberadaan pasokan pangan dari Bulog, kini mulai dirasakan lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.
"Beras Bulog baru masuk ke Oksibil pada 2025," kata salah satu masyarakat Oksibil Antium Uopinabin.
Menurut Antium yang merupakan seorang petani di Desa Asua, Distrik Kiwirok, kini masyarakat mulai bergantung pada kelancaran distribusi beras, yang mana sebagian besar kebutuhan pokok tidak diproduksi sendiri di wilayah tersebut. Karena itu, keterlambatan distribusi sangat berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan barang di pasar.
"Harga beras di sini rata-rata Rp40-60 ribu per kilo, tergantung jenisnya. Untuk itu masyarakat sangat menanti masuknya beras dari PBP,” ujar bapak tiga anak itu.
Bantuan yang didapatkan masyarakat dari PBP bukan hanya beras, namun ada juga minyak goreng. Untuk itu, meski menghadapi tantangan tersebut, masyarakat menilai program bantuan pangan pemerintah sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, bantuan beras menjadi penopang kebutuhan pokok rumah tangga.
Hal senada disampaikan Maria Wenda, seorang ibu rumah tangga di Oksibil, yang mana masyarakat merasakan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pangan di wilayah pegunungan.
"Saya baru dapat dua kali bantuan ini, sebelumnya tidak dapat,” ujarnya.
Dengan bantuan ini mama Maria sangat terbantu karena mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk membeli minyak goreng. Selain itu, kini anak-anak mulai mengenal beras, selain umbi-umbian yang biasa dimakan.
Kata ibu dari empat orang anak tersebut, kualitas beras yang didapatkan sangat baik, bersih, dan rasanya juga enak. Untuk itu pihaknya selalu menunggu pengiriman beras.
Bagi masyarakat Oksibil, persoalan harga bahan pangan masih menjadi tantangan utama. Tingginya biaya transportasi membuat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sering mengalami kenaikan.
Maria berharap distribusi pangan dapat semakin rutin dan menjangkau seluruh kampung yang berada jauh dari Distrik Oksibil.
"Harapannya pengiriman bisa lebih rutin dan harga lebih stabil. Kami juga berharap ada tambahan bantuan untuk kampung-kampung yang jauh dari Kota Oksibil supaya semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya," katanya.
Untuk mendapatkan PBP tersebut biasanya masyarakat mendapat informasi dari pemerintah melalui aparat kampung atau distrik dan semua warga langsung berdatangan membantu menyalurkan ke kampung-kampung dengan berjalan kaki.
Kolaborasi daerah
Sementara itu Asisten I Setda Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Agus Taplo, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen penuh membantu dan mengawal agar distribusi bantuan berjalan lancar dan merata, hingga ke masyarakat penerima manfaat, serta mendukung program ketahanan pangan di Pegunungan Bintang.
Pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung program ketahanan pangan di daerah.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pegunungan Bintang Barnabas Pedai menjelaskan masyarakat menyambut baik kehadiran Bulog karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar mereka.
"Kalau saya sendiri melihat, dengan hadirnya Bulog di tengah-tengah masyarakat, masyarakat sangat senang dan antusias. Artinya, kehadiran Bulog ini sangat membantu," kata dia.
Menurut Barnabas, program bantuan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses.
“Swasembada ini berkaitan dengan ketersediaan stok. Jangan sampai ada persoalan pangan yang tidak bisa kita atasi. Masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran Bulog,” ujarnya.
Dalam upaya distribusi itu, petugas di lapangan, bahkan harus menginap selama beberapa hari demi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat penerima manfaat.
Para petugas dan masyarakat itu, sampai menginap berhari-hari di kampung dan di sungai. Tujuannya satu, yaitu memastikan program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang namanya terdata sebagai penerima.
Distribusi pangan di wilayah pegunungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama antara Bulog, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat setempat.
Antusiasme masyarakat terhadap program bantuan pangan ini sangat tinggi karena mereka merasakan langsung manfaatnya.
Pemerintah daerah akan menunjukkan bahwa penyaluran tahap kedua untuk alokasi Februari–Maret ini benar-benar tepat sasaran.
Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor penting agar distribusi bantuan pangan di wilayah pegunungan dapat berjalan lancar.
Sementara itu Pimpinan Bulog Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari mengatakan distribusi pangan ke wilayah Pegunungan Bintang memang membutuhkan mekanisme khusus dan koordinasi panjang karena keterbatasan akses.
Bulog juga sepakat bahwa terkait pendistribusian beras dan minyak goreng ke daerah 3T akan susah jika tidak ada kolaborasi.
Proses distribusi dimulai dari gudang Bulog, lalu menuju bandara di Jayapura, kemudian ditampung sementara di gudang maskapai. Jika cuaca mendukung, maka langsung diterbangkan menuju Oksibil. Jika cuacanya bagus, penerbangan dalam sehari bisa dilakukan hingga tiga kali, langsung dari Jayapura ke Oksibil. Penerbangan itu biasanya memakan waktu sekitar 45 hingga 55 menit. Untuk sekali pengiriman hanya bisa lima ton, hingga tujuh ton saja.
Setibanya di Oksibil, bantuan pangan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan distribusi bantuan pangan di wilayah tersebut juga melibatkan aparat TNI dan Polri untuk memastikan keamanan selama proses penyaluran.
Program nasional seperti ini memang harus dikawal, mulai dari gudang utama, kemudian disalurkan ke gudang-gudang distrik, hingga dibagikan kepada masyarakat, sesuai daftar dari pemerintah daerah.
Menurut data Bulog, jumlah penerima bantuan pangan di Pegunungan Bintang mencapai 18.237 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 34 distrik dan untuk alokasi Februari hingga Maret 2026, total bantuan beras yang disalurkan mencapai sekitar 364 ton atau 740 kilogram. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan minyak goreng sebanyak 72.948 liter.
Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan dua liter minyak per bulan. Jadi untuk dua bulan, masing-masing menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak.
Dengan kondisi geografis itu, maka distribusi pangan di Pegunungan Bintang memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Bulog mencatat, untuk satu kali penerbangan, dengan muatan kurang dari satu ton, menelan biaya hingga Rp26 juta.
Meski biaya distribusi sangat tinggi, Bulog tetap berupaya menjaga pasokan pangan agar masyarakat di wilayah pegunungan tetap memperoleh kebutuhan pokok.
Oleh sebab itu dalam penyaluran bantuan pangan ini pihaknya menerapkan program subsidi silang dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.
Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mendorong distribusi beras SPHP agar masyarakat yang tidak masuk kategori penerima bantuan tetap dapat membeli beras dengan harga lebih terjangkau.
Kondisi Pegunungan Bintang menjadi gambaran nyata betapa pentingnya upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya distribusi membuat upaya menghadirkan pangan di wilayah tersebut membutuhkan kerja keras dan komitmen besar.
Di tengah berbagai keterbatasan itu, masyarakat tetap berharap distribusi pangan dapat berjalan lebih baik dari waktu ke waktu. Harapan mereka sederhana, yakni ketersediaan bahan pokok yang terjaga, harga yang lebih stabil, serta bantuan yang dapat menjangkau seluruh kampung di wilayah pegunungan.
Bagi masyarakat Oksibil, bantuan pangan bukan hanya soal beras dan minyak goreng, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara di wilayah yang sulit dijangkau.
Di tengah kabut pegunungan dan sulitnya akses transportasi, upaya memastikan pangan tetap hadir hingga Oksibil menjadi gambaran kerja panjang yang terus dilakukan pemerintah dan Bulog agar masyarakat di ujung timur Indonesia tetap merasakan ketahanan pangan yang merata.
Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah, melalui Bulog yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN), harus hadir menjangkau masyarakat, hingga ke wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) di Tanah Papua.
Salah satunya di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Moda transportasi udara menjadi pilihan utama dan untuk banyak distrik, menjadi satu-satunya pilihan pendistribusian logistik. Pesawat perintis menjadi sarana pengangkut bahan pangan dari Jayapura menuju Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang. Hanya saja untuk penerbangan sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Oksibil menjadi pusat aktivitas masyarakat, sekaligus titik utama distribusi logistik ke distrik-distrik lain di kawasan pegunungan. Meski menjadi pusat pemerintahan, Oksibil tetap menghadapi tantangan besar dalam hal akses pangan.
Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di daerah itu masih didatangkan dari luar daerah. Jalur distribusi utama mengandalkan transportasi udara karena akses darat belum tersedia, sehingga kawasan tersebut seperti terisolir dari wilayah lainnya. Ketika cuaca buruk, penerbangan kerap tertunda, bahkan dibatalkan, sehingga distribusi bahan pangan ikut terganggu.
Dengan kondisi geografis tersebut membuat harga kebutuhan pokok di Oksibil jauh lebih mahal dibanding wilayah perkotaan di Papua maupun daerah lain di Indonesia. Tidak jarang masyarakat harus membeli beras dengan harga tinggi akibat biaya pengangkutan yang mahal, bahkan mencapai Rp1 juta untuk 50 kilogram beras medium.
Meski demikian, pemerintah, melalui Perum Bulog, terus berupaya menjaga ketersediaan pangan di wilayah pegunungan tersebut. Distribusi Program Bantuan Pangan (PBP) dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu langkah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Bagi warga Oksibil, keberadaan pasokan pangan dari Bulog, kini mulai dirasakan lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.
"Beras Bulog baru masuk ke Oksibil pada 2025," kata salah satu masyarakat Oksibil Antium Uopinabin.
Menurut Antium yang merupakan seorang petani di Desa Asua, Distrik Kiwirok, kini masyarakat mulai bergantung pada kelancaran distribusi beras, yang mana sebagian besar kebutuhan pokok tidak diproduksi sendiri di wilayah tersebut. Karena itu, keterlambatan distribusi sangat berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan barang di pasar.
"Harga beras di sini rata-rata Rp40-60 ribu per kilo, tergantung jenisnya. Untuk itu masyarakat sangat menanti masuknya beras dari PBP,” ujar bapak tiga anak itu.
Bantuan yang didapatkan masyarakat dari PBP bukan hanya beras, namun ada juga minyak goreng. Untuk itu, meski menghadapi tantangan tersebut, masyarakat menilai program bantuan pangan pemerintah sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, bantuan beras menjadi penopang kebutuhan pokok rumah tangga.
Hal senada disampaikan Maria Wenda, seorang ibu rumah tangga di Oksibil, yang mana masyarakat merasakan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pangan di wilayah pegunungan.
"Saya baru dapat dua kali bantuan ini, sebelumnya tidak dapat,” ujarnya.
Dengan bantuan ini mama Maria sangat terbantu karena mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk membeli minyak goreng. Selain itu, kini anak-anak mulai mengenal beras, selain umbi-umbian yang biasa dimakan.
Kata ibu dari empat orang anak tersebut, kualitas beras yang didapatkan sangat baik, bersih, dan rasanya juga enak. Untuk itu pihaknya selalu menunggu pengiriman beras.
Bagi masyarakat Oksibil, persoalan harga bahan pangan masih menjadi tantangan utama. Tingginya biaya transportasi membuat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sering mengalami kenaikan.
Maria berharap distribusi pangan dapat semakin rutin dan menjangkau seluruh kampung yang berada jauh dari Distrik Oksibil.
"Harapannya pengiriman bisa lebih rutin dan harga lebih stabil. Kami juga berharap ada tambahan bantuan untuk kampung-kampung yang jauh dari Kota Oksibil supaya semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya," katanya.
Untuk mendapatkan PBP tersebut biasanya masyarakat mendapat informasi dari pemerintah melalui aparat kampung atau distrik dan semua warga langsung berdatangan membantu menyalurkan ke kampung-kampung dengan berjalan kaki.
Kolaborasi daerah
Sementara itu Asisten I Setda Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Agus Taplo, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen penuh membantu dan mengawal agar distribusi bantuan berjalan lancar dan merata, hingga ke masyarakat penerima manfaat, serta mendukung program ketahanan pangan di Pegunungan Bintang.
Pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung program ketahanan pangan di daerah.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pegunungan Bintang Barnabas Pedai menjelaskan masyarakat menyambut baik kehadiran Bulog karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar mereka.
"Kalau saya sendiri melihat, dengan hadirnya Bulog di tengah-tengah masyarakat, masyarakat sangat senang dan antusias. Artinya, kehadiran Bulog ini sangat membantu," kata dia.
Menurut Barnabas, program bantuan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses.
“Swasembada ini berkaitan dengan ketersediaan stok. Jangan sampai ada persoalan pangan yang tidak bisa kita atasi. Masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran Bulog,” ujarnya.
Dalam upaya distribusi itu, petugas di lapangan, bahkan harus menginap selama beberapa hari demi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat penerima manfaat.
Para petugas dan masyarakat itu, sampai menginap berhari-hari di kampung dan di sungai. Tujuannya satu, yaitu memastikan program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang namanya terdata sebagai penerima.
Distribusi pangan di wilayah pegunungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama antara Bulog, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat setempat.
Antusiasme masyarakat terhadap program bantuan pangan ini sangat tinggi karena mereka merasakan langsung manfaatnya.
Pemerintah daerah akan menunjukkan bahwa penyaluran tahap kedua untuk alokasi Februari–Maret ini benar-benar tepat sasaran.
Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor penting agar distribusi bantuan pangan di wilayah pegunungan dapat berjalan lancar.
Sementara itu Pimpinan Bulog Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari mengatakan distribusi pangan ke wilayah Pegunungan Bintang memang membutuhkan mekanisme khusus dan koordinasi panjang karena keterbatasan akses.
Bulog juga sepakat bahwa terkait pendistribusian beras dan minyak goreng ke daerah 3T akan susah jika tidak ada kolaborasi.
Proses distribusi dimulai dari gudang Bulog, lalu menuju bandara di Jayapura, kemudian ditampung sementara di gudang maskapai. Jika cuaca mendukung, maka langsung diterbangkan menuju Oksibil. Jika cuacanya bagus, penerbangan dalam sehari bisa dilakukan hingga tiga kali, langsung dari Jayapura ke Oksibil. Penerbangan itu biasanya memakan waktu sekitar 45 hingga 55 menit. Untuk sekali pengiriman hanya bisa lima ton, hingga tujuh ton saja.
Setibanya di Oksibil, bantuan pangan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan distribusi bantuan pangan di wilayah tersebut juga melibatkan aparat TNI dan Polri untuk memastikan keamanan selama proses penyaluran.
Program nasional seperti ini memang harus dikawal, mulai dari gudang utama, kemudian disalurkan ke gudang-gudang distrik, hingga dibagikan kepada masyarakat, sesuai daftar dari pemerintah daerah.
Menurut data Bulog, jumlah penerima bantuan pangan di Pegunungan Bintang mencapai 18.237 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 34 distrik dan untuk alokasi Februari hingga Maret 2026, total bantuan beras yang disalurkan mencapai sekitar 364 ton atau 740 kilogram. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan minyak goreng sebanyak 72.948 liter.
Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan dua liter minyak per bulan. Jadi untuk dua bulan, masing-masing menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak.
Dengan kondisi geografis itu, maka distribusi pangan di Pegunungan Bintang memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Bulog mencatat, untuk satu kali penerbangan, dengan muatan kurang dari satu ton, menelan biaya hingga Rp26 juta.
Meski biaya distribusi sangat tinggi, Bulog tetap berupaya menjaga pasokan pangan agar masyarakat di wilayah pegunungan tetap memperoleh kebutuhan pokok.
Oleh sebab itu dalam penyaluran bantuan pangan ini pihaknya menerapkan program subsidi silang dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.
Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mendorong distribusi beras SPHP agar masyarakat yang tidak masuk kategori penerima bantuan tetap dapat membeli beras dengan harga lebih terjangkau.
Kondisi Pegunungan Bintang menjadi gambaran nyata betapa pentingnya upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya distribusi membuat upaya menghadirkan pangan di wilayah tersebut membutuhkan kerja keras dan komitmen besar.
Di tengah berbagai keterbatasan itu, masyarakat tetap berharap distribusi pangan dapat berjalan lebih baik dari waktu ke waktu. Harapan mereka sederhana, yakni ketersediaan bahan pokok yang terjaga, harga yang lebih stabil, serta bantuan yang dapat menjangkau seluruh kampung di wilayah pegunungan.
Bagi masyarakat Oksibil, bantuan pangan bukan hanya soal beras dan minyak goreng, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara di wilayah yang sulit dijangkau.
Di tengah kabut pegunungan dan sulitnya akses transportasi, upaya memastikan pangan tetap hadir hingga Oksibil menjadi gambaran kerja panjang yang terus dilakukan pemerintah dan Bulog agar masyarakat di ujung timur Indonesia tetap merasakan ketahanan pangan yang merata.
