Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Pratikno mengatakan pemulihan ekonomi penyintas dan mitigasi risiko bencana lanjutan menjadi prioritas pada fase transisi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Pratikno usai rapat bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pratikno menjelaskan pemulihan ekonomi penyintas akan dilakukan secara paralel dengan berbagai rencana aksi prioritas seperti normalisasi sungai, pemulihan lahan sawah dan tambak, perbaikan jalur logistik, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta program padat karya.
Skema tersebut dirancang untuk mengantisipasi dampak lanjutan pascabencana seperti banjir susulan akibat sungai yang belum sepenuhnya dinormalisasi. Selain itu, langkah ini juga ditujukan untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat melalui program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli warga terdampak.
"Kebutuhan mendesak masyarakat terus kami jaga supaya bisa terpenuhi sebaik-baiknya. Selain itu, kami juga harus kembali memfasilitasi kehidupan ekonomi masyarakat, mulai dari menjaga jalur logistik, pertanian, perikanan, hingga perdagangan dan UMKM," kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Pratikno menegaskan percepatan perbaikan infrastruktur fisik juga menjadi fokus utama pada fase transisi pemulihan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar infrastruktur yang diperbaiki lebih kuat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
"Kita harus mengawal infrastruktur fisik jangan sampai nanti tidak kokoh dalam menghadapi perubahan iklim ke depan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur menjadi langkah penting. Hal itu untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal, sekaligus mengurangi risiko dampak bencana susulan di masa mendatang.
"Terutama yang kita prioritaskan adalah infrastruktur. Seperti tadi disampaikan (Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno), normalisasi sungai menjadi prioritas, kemudian jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, pertambakan, dan sektor ekonomi," kata Tito.
Di sisi lain, lanjut Tito, Satgas PRR juga akan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) di tiga daerah terdampak agar penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan dapat segera kembali menata kehidupan secara lebih layak dan berkelanjutan.
"Kemudian huntap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di huntara," tutup Tito.
(akd/ega)
