Pendidikan Tidak Bisa Menunggu Rapelan

Beberapa waktu terakhir, saya melihat satu pola yang terasa janggal dalam percakapan ruang publik: narasi pertentangan antara program makan gratis dan nasib guru non-ASN seperti sengaja dipanaskan. Seolah-olah publik diarahkan untuk memilih salah satu—anak-anak yang perlu makan atau guru-guru yang perlu disejahterakan. Padahal, dua-duanya adalah kebutuhan dasar bangsa yang semestinya tidak dipertentangkan.

Saya tidak mengatakan kritik itu sepenuhnya salah. Kritik tetap penting dalam demokrasi. Namun, ada perbedaan antara kritik yang lahir dari kepedulian dan narasi yang sengaja dibentuk untuk memelihara kemarahan publik. Ketika isu kesejahteraan guru dijadikan alat benturan politik, yang hilang justru substansi persoalannya.

Dan di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu kenyataan yang sering luput dibicarakan secara serius: banyak guru non-ASN sebenarnya tidak hanya sedang menunggu status, tetapi juga menunggu hak mereka dibayarkan tepat waktu.

Tuntutan guru non-ASN—terutama yang berada di bawah kementerian agama—sesungguhnya sangat jelas dan mudah dipahami. Mereka ingin diangkat menjadi PNS. Itu tuntutan yang masuk akal.

Mereka telah mengajar bertahun-tahun. Banyak yang mengabdi di sekolah terpencil, menerima honor jauh dari layak, tetapi tetap memikul tanggung jawab besar untuk mendidik generasi bangsa. Mereka hadir setiap pagi di ruang kelas dengan tugas yang sama mulianya dengan guru ASN, tetapi hidup dalam kepastian yang berbeda.

Di negeri ini, kita sering memuliakan guru dalam pidato, tetapi membiarkan mereka berjuang sendirian dalam praktik birokrasi.

Tentu pemerintah memiliki aturan, mekanisme, dan keterbatasan fiskal. Pengangkatan ASN tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dorongan emosional. Ada perencanaan kebutuhan pegawai, kapasitas anggaran, hingga sistem rekrutmen nasional yang harus dijalankan. Saya memahami itu.

Namun, persoalan guru non-ASN tidak selalu harus menunggu solusi besar bernama pengangkatan PNS. Ada masalah yang jauh lebih mendesak dan sebenarnya lebih mungkin segera diperbaiki, yaitu pola pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang masih dilakukan secara rapelan.

Ada guru yang menerima TPG setiap tiga bulan. Ada pula yang pernah menerima setiap enam bulan sekali. Di atas kertas birokrasi, itu mungkin terlihat sekadar keterlambatan administrasi. Namun dalam kehidupan nyata, jeda waktu itu berarti sesuatu yang sangat konkret: cicilan rumah, uang sekolah anak, kebutuhan dapur, biaya kesehatan, dan ongkos hidup yang terus berjalan setiap hari.

Negara seperti meminta mereka tetap berdiri tegak sambil menunggu haknya datang entah kapan.

Padahal, penelitian tentang kesejahteraan guru menunjukkan bahwa kepastian pendapatan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup dan performa kerja. Laporan UNESCO dalam Global Education Monitoring Report berulang kali menegaskan bahwa kesejahteraan dan stabilitas finansial guru merupakan fondasi penting bagi kualitas pendidikan. Guru yang hidup dalam tekanan ekonomi berkepanjangan akan lebih rentan mengalami stres kerja, kelelahan emosional, bahkan penurunan kualitas pengajaran.

Artinya, persoalan ini bukan sekadar soal teknis pencairan anggaran. Ini menyangkut kualitas ekosistem pendidikan kita sendiri.

Saya sering merasa bahwa masalah terbesar birokrasi kita bukan semata kurangnya anggaran, melainkan juga cara pandang yang terlalu administratif terhadap manusia.

Di meja birokrasi, keterlambatan TPG mungkin hanya terlihat sebagai proses verifikasi data, sinkronisasi rekening, atau penyesuaian anggaran triwulan. Namun bagi guru non-ASN, keterlambatan itu adalah kecemasan yang datang setiap malam.

Ada ironi yang terasa getir di sini. Kita meminta guru mendidik anak-anak agar disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Namun, negara sendiri justru tidak disiplin dalam memenuhi hak mereka.

Saya sudah berkali-kali menulis bahwa pembayaran TPG semestinya dilakukan rutin setiap bulan. Menurut saya, ini bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan dibandingkan banyak proyek besar negara, persoalan ini sesungguhnya relatif sederhana. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik, integrasi sistem, dan koordinasi antarkementerian yang lebih serius.

Hari ini, teknologi birokrasi sudah berkembang jauh. Sistem perbankan nasional mampu memproses jutaan transaksi dalam hitungan detik. Bantuan sosial bisa disalurkan secara digital. Pajak dapat dibayar secara daring. Sangat sulit memahami mengapa pembayaran tunjangan guru masih berjalan dengan pola yang lambat dan berlapis-lapis.

Terkadang, negara terlihat sangat modern ketika menarik kewajiban dari rakyat, tetapi terasa kuno ketika harus memenuhi kewajibannya kepada rakyat.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya: negara terlalu sering melihat kesejahteraan guru sebagai urusan anggaran, bukan urusan martabat.

Padahal, kepastian menerima hak tepat waktu bukan hanya soal uang. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa pengabdian seseorang dihormati. Bahwa negara hadir bukan sekadar melalui slogan, melainkan juga melalui ketepatan pemenuhan janji administratifnya.

Kita sering berbicara tentang Indonesia Emas 2045, bonus demografi, dan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Namun, ada pertanyaan sederhana yang jarang diajukan dengan jujur: Bagaimana mungkin kita ingin membangun generasi unggul jika para gurunya sendiri hidup dalam ketidakpastian?

Pendidikan tidak bisa berdiri di atas kecemasan.

Guru yang setiap bulan dipenuhi kekhawatiran soal kebutuhan hidup akan sulit sepenuhnya fokus membangun kualitas pembelajaran. Mereka tetap mengajar, tetap tersenyum di depan murid-muridnya, tetapi ada beban psikologis yang diam-diam mereka pikul.

Kita sering lupa bahwa guru juga manusia biasa. Mereka bukan tokoh dalam poster motivasi yang bisa hidup hanya dengan kata-kata pengabdian.

Karena itu, saya merasa narasi yang mempertentangkan program makan gratis dengan kesejahteraan guru sebenarnya terlalu dangkal. Keduanya tidak perlu dibenturkan. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi agar bisa belajar dengan baik. Namun, guru juga membutuhkan kepastian hidup agar bisa mengajar dengan baik.

Pendidikan yang sehat membutuhkan keduanya sekaligus.

Justru yang perlu dikritik adalah mengapa negara sering lambat menyelesaikan masalah-masalah administratif yang sebenarnya bisa diperbaiki lebih cepat. Sebab, terkadang ketegangan sosial bukan lahir karena kebijakan yang buruk, melainkan karena negara terlalu lamban membaca keresahan kecil yang terus menumpuk.

Dan keresahan kecil itu—bila dibiarkan terlalu lama—akhirnya berubah menjadi kemarahan kolektif.

Saya masih percaya bahwa banyak pemimpin di level atas mungkin tidak benar-benar mengetahui detail persoalan ini. Bisa jadi mereka menerima laporan bahwa anggaran sudah cair, program berjalan, dan sistem bekerja normal. Namun, laporan di atas meja sering kali berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Di negeri dengan birokrasi yang panjang, suara-suara kecil sering habis sebelum sampai ke puncak.

Guru non-ASN bukan kelompok yang memiliki kekuatan politik besar. Mereka tidak punya panggung media setiap hari. Mereka hanya datang ke sekolah, mengajar, lalu pulang sambil menunggu kabar kapan hak mereka dibayarkan.

Mungkin karena itulah persoalan ini terasa tidak pernah benar-benar mendesak bagi birokrasi.

Padahal, memperbaiki sistem pembayaran TPG bisa menjadi langkah sederhana, tetapi berdampak besar. Setidaknya negara menunjukkan bahwa ia mau mendengar keresahan yang paling nyata dalam kehidupan guru sehari-hari.

Saya percaya, bila pembayaran TPG dilakukan rutin setiap bulan, suasana psikologis para guru non-ASN akan jauh lebih baik. Tuntutan menjadi PNS mungkin tetap ada, dan itu wajar. Namun, setidaknya negara telah menunjukkan itikad untuk memperbaiki hal-hal yang bisa segera diperbaiki.

Terkadang yang dibutuhkan rakyat bukan selalu kebijakan besar yang spektakuler. Mereka hanya ingin diperlakukan secara wajar.

Dan bagi guru-guru non-ASN itu, diperlakukan secara wajar mungkin sesederhana ini: hak mereka dibayar tepat waktu.