JAKARTA, KOMPAS – Nilai tukar rupiah masih berisiko melanjutkan tren pelemahan akibat tekanan eksternal dan sentimen domestik. Alih-alih diantisipasi, sikap pemerintah yang cenderung mengabaikan akar masalah pelemahan nilai tukar justru semakin memperburuk keadaan. Ujungnya, dompet masyarakat, termasuk yang tinggal di perdesaan, pun bisa terkena imbasnya.
Dalam sepekan terakhir, mata uang Garuda terus memecahkan rekor pelemahan terdalam sepanjang sejarah. Setelah mencapai level Rp 17.514 per dolar AS di transaksi pasar spot pada 12 Mei 2026, rupiah sempat menembus level Rp 17.600 per dolar AS pada transaksi pasar luar negeri (NDF) pada 15 Mei 2026.
Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C Permana, Minggu (17/5/2026), berpendapat, sulit untuk memperkirakan kapan dan pada level berapa rupiah akan mencapai titik terendahnya. Apalagi, saat ini, investor asing cenderung terus keluar dari pasar keuangan domestik.
“Sampai kapan titik terendahnya ini sulit diukur. Perhitungan saya paling buruk bisa mencapai Rp 17.800 (pada Mei 2026). Kalau itu sudah tembus, dengan kondisi saat ini, kemungkinan akan berlanjut ke Rp 18.000-an,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta.
Pelemahan tersebut seiring dengan aksi jual investor asing di pasar keuangan domestik. Mengutip data Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan hingga akhir April 2026, investor asing mencatatkan jual neto sebesar Rp 11,82 triliun di pasar surat berharga negara (SBN).
Pada periode yang sama, investor di pasar saham pun mencatatkan jual neto sebesar Rp 49,87 triliun. Dengan demikian, aliran modal asing yang keluar di pasar saham dan pasar SBN sepanjang 2026 mencapai Rp 61,69 triliun.
Di sisi lain, tekanan terhadap nilai tukar juga datang dari adanya faktor musiman. Umumnya, permintaan terhadap dolar meningkat pada triwulan II-2026 seiring dengan pembayaran deviden dan pembayaran utang.
Ketidakpercayaan pasar tercermin dari outflow atau sell-off. Pasar juga melihat data (pertumbuhan ekonomi) yang keluar dengan dampak nyatanya kepada masyarakat, dunia usaha dan investasi. Ini yang membuat mereka ragu.
Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia 2025, pembayaran imbal hasil investasi portofolio naik dari 2,4 miliar dolar AS pada triwulan I-2025 menjadi 3,7 miliar dolar AS pada triwulan II-2025. Demikian pula dengan cadangan devisa yang turun dari 157 miliar dolar AS menjadi 152,6 miliar dolar AS.
Fikri menambahkan, tekanan eksternal yang muncul akibat konflik geopolitik dan ketidakpastian global memang memengaruhi nilai tukar suatu negara. Namun, sentimen pelaku pasar terhadap data dan kebijakan domestik justru memiliki andil besar dalam pergerakan nilai tukar.
“Ketidakpercayaan pasar tercermin dari outflow atau sell-off. Pasar juga melihat data (pertumbuhan ekonomi) yang keluar dengan dampak nyatanya kepada masyarakat, dunia usaha dan investasi. Ini yang membuat mereka ragu,” ujarnya.
Menurut dia, pelemahan nilai tukar yang disebabkan oleh sentimen ketidakpercayaan pelaku pasar tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan langkah-langkah stabilisasi melalui operasi moneter. Sebaliknya, intervensi pasar secara terus-menerus hanya akan menggerus cadangan devisa.
Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk membangun kembali kepercayaan pasar. Kepercayaan tersebut akan diperoleh jika pemerintah bisa memastikan displin fiskal dengan menjaga defisit, mengurangi utang, serta meningkatkan pendapatan negara.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti fenomena pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan. Baginya, kondisi tersebut tidak berdampak bagi masyarakat, khususnya di perdesaan selama kebutuhan energi dan pangan memadai.
“Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok. Iya kan? Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke,” tuturnya dalam pidato peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah, di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).
Pada kesempatan lain, Presiden juga kembali menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Maka dari itu, masyarakat di desa-desa tidak perlu khawatir mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Alih-alih berdampak langsung kepada masyarakat desa, menurut Presiden, pelemahan rupiah justru dirasakan langsung oleh segelintir orang yang kerap pergi ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikannya dalam Peresmian Opersionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk.
“Mau dolar berapa ribu kek. Kan kalian di desa-desa enggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Ayo siapa ini?” ujarnya di hadapan jajaran pejabat negara dan menteri Kabinet Merah Putih.
Naiknya tingkat harga barang-barang di desa akan menurunkan kualitas kesejahteraan riil masyarakat perdesaan. Desa tidak terisolasi dari dolar, desa justru berada di ujung akhir mata rantai distribusinya.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, berpendapat, pernyataan Presiden tersebut merupakan simplifikasi politik yang sering kali mengabaikan anatomi transmisi makroekonomi ke tingkat mikro.
Padahal, nyatanya, wilayah perdesaan justru memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap guncangan nilai tukar. Pelemahan nilai tukar akan menjadi pajak tersembunyi bagi masyarakat desa melalui tiga jalur utama, yakni pupuk, input pertanian, dan inflasi barang impor (imported inflation).
“Naiknya tingkat harga barang-barang di desa akan menurunkan kualitas kesejahteraan riil masyarakat perdesaan. Desa tidak terisolasi dari dolar, desa justru berada di ujung akhir mata rantai distribusinya,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Ia menjelaskan, pelemahan nilai tukar yang tidak diantisipasi dengan baik akan memicu guncangan pasokan (negative supply shock) di tingkat mikro. Akibatnya, biaya produksi di sektor pertanian dan logistik akan meningkat, yang pada akhirnya akan menekan daya beli masayarakat desa.
Adapun sebagian besar porsi pengeluaran bulanan dari masyarakat perdesaan masih didominasi oleh kelompok makanan, yakni di atas 50-60 persen dari total pendapatan. Kelompok ini paling rentan terpukul oleh inflasi barang impor. Akibatnya, daya beli riil masyarakat desa pun akan langsung tergerus.
Apalagi, Indonesia tercatat sebagai negara pengimpor komoditas pangan dalam jumlah besar. Beberapa komoditas ini, seperti gandung, kedelai, sebagian gula (rafinasi), dan daging.
Dalam hal ini, salah satu dampak dari pelemahan rupiah akan merambat melalui lonjakan biaya produksi pupuk. Dengan kata lain, pupuk subsidi berisiko mengalami kelangkaan seiring terkisisnya pagu anggaran APBN oleh nilai tukar atau lonjakan harga pupuk non-subsidi di tingkat pengecer.
Di sisi lain, Indonesia adalah negara importir minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) jadi. Setiap pelemahan rupiah pun otomatis akan mengakibatkan anggaran subsidi dan kompensasi membengkak. Jika pemerintah menahan harga, kondisi tersebut akan mengurangi ruang belanja pembangunan desa.
Sebaliknya, apabila pemerintah menyesuaikan harga di tingkat hilir, biaya transportasi logistik dari kota ke desa akan langsung melonjak. Dengan demikian, harga barang-barang kebutuhan pokok yang masuk ke warung-warung perdesaan pun ikut terkerek naik.
Menurut Rahma, pernyataan orang desa tidak butuh dolar hanyalah retorika yang bersifat menenangkan. Namun, ini justru mengabaikan aspek fundamental yang bisa ditangkap oleh pasar sebagai sinyal kurangnya urgensi (lack of urgency) atau ketidakseriusan pemerintah dalam memitigasi risiko struktural.
“Ketika pasar mendeteksi adanya celah komunikasi atau koordinasi yang renggang antara otoritas fiskal/pemerintah dengan otoritas moneter, pelaku pasar cenderung mengambil posisi defensif dengan mengamankan aset dalam denominasi dolar AS,” ujarnya.
Padahal, depresiasi rupiah hingga triwlan II-2026 diperkirakan masih berada di level yang tinggi. Selain dipengaruhi oleh faktor musiman seiring reptriasi deviden ke luar negeri dan pembayaran utang, divergensi moneter suku bunga global turut memicu arus modal asing kaluar.
Di sisi lain, konflik geopolitik di Timur Tengah yang tidak kunjung reda turut mengakibatkan disrupsi jalur logistik maritim dan mengerek naik harga minyak dunia. Sebagai negara pengimpor, kondisi tersebut langsung menekan neraca perdagangan Indonesia dan memperlebar defisit transaksi berjalan.
Alih-alih menenangkan, Rahma menambahkan, gaya komunikasi publik yang bias tersebut akan meningkatkan risiko premium Indonesia. Bahkan, tindakan tersebut justru semakin mempercepat proyeksi yang terwujud dengan sendirinya (self-fulfilling prophecy) pelemahan nilai tukar.
Salah satu sumber penyebab premi risiko tinggi adalah rendahnya disiplin fiskal, tercermin dari rasio defisit fiskal pada 2025 mencapai sekitar 2,92 persen. Ini sudah mendekati ambang batas aman sebesar 3 persen.
Sebaliknya, para investor institusional asing cenderung lebih menyukai komunikasi yang transparan, berbasis data, dan tindakan yang sinkron dengan langkah taktis bank sentral, seperti instrumen operasi moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan intervensi pasar.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Hasanuddin, Muhammad Syarkawi Rauf, menambahkan, pemerintah perlu menempuh reformasi struktural yang menyebabkan tingginya tingkat premi risiko rupiah atau premi risiko berinvestasi di pasar keuangan Indonesia.
“Salah satu sumber penyebab premi risiko tinggi adalah rendahnya disiplin fiskal, tecermin dari rasio defisit fiskal pada 2025 mencapai sekitar 2,92 persen. Ini sudah mendekati ambang batas aman sebesar 3 persen,” katanya.
Kemudian, pemerintah sebaiknya turut memperbaiki kemampuan membayar utang. Ini tecermin dari penurunan Debt Service Ratio (DSR) yang mencapai 47,67 persen. Artinya, hampir separuh dari pendapatan negara digunakan untuk membayar utang dan bunganya.
Selain itu, pemerintah harus menghilangkan kesan adanya dominasi otoritas fiskal terhadap otoritas moneter atau Bank Indonesia (BI). Ini terkait dengan isu memudarnya independensi kebijakan moneter yang dipandang sebagai risiko bagi pelaku pasar.
