Nasaruddin Umar Menteri Agama berharap momentum Iduladha 1447 Hijriah yang dirayakan secara serentak di Indonesia, dapat memperkuat persatuan dan kebersamaan umat.
Pemerintah telah menetapkan 10 Zulhijah 1447 H jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, sejalan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiah serta meguhkan persatuan sebagai satu bangsa,” kata Nasaruddin Umar dalam konferensi pers Pengumuman Hasil Sidang Isbat Iduladha 1447 Hijriah di Kementerian Agama, Minggu (17/5/2026).
Menag menjelaskan bahwa penetapan 10 Zulhijah 1447 H sudah berdasarkan hisab dan pemantauan hilal. Ia menyampaikan bahwa hilal pertama kali terlihat di Kabupaten Lamongan.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan data hisab, posisi hilal pada saat pengamatan berada pada ketinggian antara 3 derajat 17 menit 33 detik hingga 6 derajat 56 menit 58 detik, dengan sudut elongasi berkisar 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik.
“Berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Iduladha 10 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi,” katanya.
Kementerian Agama menegaskan proses penetapan awal Zulhijah dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syariat.
Pemerintah menggunakan kriteria NEO MABIMS yang menetapkan hilal memenuhi syarat visibilitas apabila memiliki tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat saat matahari terbenam pasca-ijtimak.
Sementara itu, PP Muhammadiyah menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang mengacu pada prinsip “satu hari satu tanggal” secara global dengan memandang bumi sebagai satu kesatuan zona matlak.
Pemantauan hilal di Kementerian Agama dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag kabupaten/kota, peradilan agama, organisasi masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait.
Sebelum sidang isbat digelar, pemerintah mengadakan seminar posisi hilal yang melibatkan pakar falak dan perwakilan organisasi masyarakat Islam. Di mana sidang melihatkan BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, MUI Akademisi dan pakar falak. (lea/saf/ham)
