FAJAR, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan terus melakukan penyempurnaan sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 setelah ditemukannya sejumlah kendala teknis dalam masa simulasi yang berlangsung pada 13–14 Mei 2026.
Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan bahwa sistem SPMB Lontara+ menggunakan data NISN yang bersumber langsung dari Kementerian Pendidikan.
Karena itu, setiap sekolah di Kota Makassar diwajibkan memastikan data siswa telah dilaporkan dan diperbarui secara lengkap melalui sistem Dapodik agar dapat tersinkronisasi dengan sistem pusat.
“Kami telah melakukan penelusuran terkait kendala NISN yang tidak ditemukan saat proses pendaftaran,” ujar Gita.
“Data yang digunakan bersumber dari Kementerian Pendidikan, sehingga sekolah wajib terlebih dahulu melaporkan data siswanya agar dapat terbaca dalam sistem,” lanjutnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Makassar tengah mengidentifikasi sejumlah sekolah yang belum melakukan pelaporan atau pembaruan data secara lengkap. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh peserta didik dapat mengikuti proses SPMB dengan baik.
Gita mengakui simulasi SPMB untuk jenjang TK, SD, dan SMP masih menemukan sejumlah kendala teknis. Karena itu, masa simulasi diperpanjang hingga 21 Mei 2026 sebagai bagian dari penyempurnaan sistem.
Selain persoalan NISN, sebagian masyarakat juga masih mengalami kebingungan terkait mekanisme login menggunakan NISN.
Dalam sistem yang diterapkan, calon peserta didik yang NISN-nya telah terdaftar di Kementerian Pendidikan akan langsung mendapatkan akun berupa username dan password untuk mengakses sistem. Sementara bagi yang belum terdaftar diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui formulir yang tersedia.
“Masih terdapat masyarakat yang belum memahami alur login. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar sistem lebih mudah dipahami dan lebih human-centered,” jelas Gita.
Tim teknis juga telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap alur pendaftaran berdasarkan masukan masyarakat agar sistem lebih sederhana dan mudah digunakan oleh orang tua maupun peserta didik.
Lebih lanjut, simulasi SPMB 2026 mencakup seluruh jenjang pendidikan, yakni TK, SD, dan SMP, dengan mekanisme pendaftaran yang disesuaikan pada masing-masing jenjang. Sistem juga telah mengakomodasi skema zonasi berdasarkan domisili sebagai bagian dari penerapan seleksi berbasis wilayah.
Untuk mengantisipasi lonjakan akses, Pemkot Makassar juga melakukan penguatan infrastruktur sistem dengan memisahkan server berdasarkan jenjang pendidikan guna mengurangi risiko gangguan layanan.
“Pemecahan server dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan akses agar sistem tetap stabil. Selain itu, kami juga telah melakukan uji ketahanan sistem hingga tiga kali dengan simulasi beban pengguna yang lebih besar,” tutup Gita. (*)
