Firdaus Cahyadi Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa menyebut pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih omon-omon atau belum serius. Justru, menurutnya penggunaan dan pengembangan energi terbarukan masih dibatasi di Indonesia.
Ia mencontohkan salah satunya penggunaan panel surya di sektor rumah tangga yang masih dibatasi, dengan alasan untuk penyerapan PLN yang oversupply.
“Solar panel misalnya, sebenarnya itu yang paling paling mudah, dan tapi ternyata dibatasi penggunaannya untuk sektor rumah tangga. Kalau permasalahannya oversupply seharusnya atau beberapa PLTU Batubara yang dipensiunkan secara dini,” ungkap Firdaus kepada suarasurabaya.net, Minggu (17/5/2026).
Ia menegaskan, penggunaan dan pengembangan energi terbarukan memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, bukannya pembatasan. Apalagi di tengah krisis energi global, penguatan energi terbarukan baik di sektor listrik dan bahan bakar dinilainya sangat penting.
“Di rumah tangga itu bisa langsung menggunakan panel surya, asal diberi insentif oleh PLN misalnya. Dan juga misalnya untuk mengisi bahan bakar mobil listrik misalnya, tidak lagi menggunakan batu bara tapi menggunakan selaput panel, bisa mengurangi ketergantungan ke dari BBM juga,” ujarnya.
Selain itu Firdaus juga mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan insentif pada sektor mobil listrik, salah satunya untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang harganya melonjak di tengah Perang Timur Tengah.
Ia justru melihat kebijakan ini keliru, karena orientasi insentif yang diberikan pemerintah ada pada kendaraan pribadi. Bukan mengalihkan ke transportasi umum, yang menggunakan energi terbarukan.
“Dari sisi transportasi pemerintah harus mengubah paradigma yang selama ini bertumbuh pada kendaraan pribadi, diubah atau digeser paradigmanya ke transportasi massal. Begitu juga infrastruktur-infrastruktur yang harus dibangun mengarah ke transportasi massal,” ucap pengamat Yayasan Tifa itu.
Dari sisi energi, pemerintah disarankan mengatasi persoalan oversupply PLN dan menutup PLTU. Sehingga penggunaan energi terbarukan bisa didorong, dan Indonesia tidak terjebak dengan krisis energi global.
“Dari energi ini kan sebenarnya krusial dan juga banyak banyak uangnya di situ. Maka konflik-konflik kepentingan terkait dengan kebijakan energi itu harus diminimalisir. Kita melihatnya di Indonesia saat ini konflik kepentingan masih kentara banget,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menilai insentif kendaraan listrik menjadi langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ancaman krisis energi global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) melihat potensi perang masih panjang dan diperlukan langkah menekan konsumsi energi.
“Kelihatannya itu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (12/5/2026) pekan lalu.
Menkeu menambahkan, proyeksi konsumsi BBM subsidi yang tinggi di tengah melambungnya harga minyak harus diantisipasi. Di mana kebijakan mengalihkan subsidi ke insentif kendaraan listrik dianggap sebagai langkah yang tepat.
“Kita lihat harga minyak dunia kan tidak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajari cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain ketentuan (negosiasi) yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk (negara) yang kalah perang,” jelas Purbaya.(lea/bil/ham)
