jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menargetkan proses investigasi internal oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) terkait dugaan penggelembungan harga atau markup pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat dapat rampung dalam waktu paling lama tiga pekan.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan langkah tersebut diambil sebagai respons cepat untuk menindaklanjuti seluruh masukan, kritik, serta anggapan masyarakat, mengenai adanya pengadaan barang yang dinilai terlalu mahal.
BACA JUGA: Mensos Pastikan Keluarga Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Dapat Bantuan Pemerintah
"Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu, Insya Allah, awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen," kata Mensos Saifullah Yusuf selepas memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin.
Sebagai langkah awal untuk mempermudah proses evaluasi dan investigasi, pihaknya sudah membebastugaskan dua pejabat Kemensos terkait yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Sekretariat Jenderal serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
BACA JUGA: Banyak Kepala Sekolah Rangkap Jabatan Gegara PPPK dan P3K PW Tidak Bisa jadi Kepsek
Mensos memastikan investigasi ini mencakup evaluasi terhadap dua lini pengadaan, yakni program yang telah berjalan pada 2025 dan yang sedang berproses pada 2026. Dalam hal ini seluruh penanggung jawab pengadaan bersikap kooperatif juga menyatakan siap untuk diaudit.
"Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum," ucap Mensos.
BACA JUGA: Sekolah Unggulan Mendominasi Perolehan Medali di Ajang KOSSMI 2026
Selain investigasi internal, Kementerian Sosial juga aktif meminta nasihat dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sistem perencanaan.
"Masukan dari KPK banyak sekali dan akan kita tindak lanjuti. Saat ini kami mengevaluasi perencanaannya, baru kemudian dilanjutkan ke pengadaannya. Ini semua adalah bagian dari pencegahan dini dan bentuk apresiasi kami terhadap seluruh pendapat masyarakat," kata Mensos Saifullah Yusuf. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lampaui Target di Proyek Sekolah Rakyat, PT PP Berperan Nyata demi SDM & Ekonomi Lokal
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
