Matamata.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan investigasi internal terkait dugaan penggelembungan harga (markup) pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat rampung dalam tiga pekan. Pengusutan ini dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, langkah ini merupakan respons cepat untuk menindaklanjuti kritik dan masukan masyarakat terkait anggaran pengadaan barang yang dinilai tidak wajar.
"Kami tindak lanjuti dokumen dan bukti yang cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen (Inspektur Jenderal) untuk mendalami dengan baik. Targetnya paling lama tiga minggu. Insyaallah, awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan," kata Saifullah Yusuf setelah memimpin Apel Ikrar Antikorupsi di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Sebagai langkah awal untuk mempermudah proses investigasi, Kemensos telah menonaktifkan dua pejabat terkait. Keduanya adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Saifullah memastikan investigasi ini mencakup evaluasi dua lini pengadaan, yaitu program yang telah berjalan pada tahun 2025 dan yang sedang berproses pada tahun 2026. Ia menyebut seluruh penanggung jawab pengadaan bersikap kooperatif dan siap diaudit.
"Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum," ucap Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Selain investigasi internal, Kemensos juga berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem perencanaan.
"Masukan dari KPK banyak sekali dan akan kita tindak lanjuti. Saat ini kami mengevaluasi perencanaannya, baru kemudian dilanjutkan ke pengadaannya. Ini semua adalah bagian dari pencegahan dini dan bentuk apresiasi kami terhadap seluruh pendapat masyarakat," tutur Saifullah. (Antara)
