Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat budaya literasi dan pengembangan perpustakaan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia di era transformasi digital.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menjadi keynote speaker pada talkshow literasi dalam rangka Hari Buku Nasional 2026 yang digelar Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026).
Kegiatan bertema “Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital” itu turut dihadiri Bunda Literasi Kota Makassar sekaligus Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa.
Dalam pemaparannya, Munafri menekankan pentingnya membangun ekosistem literasi yang kuat dimulai dari lingkungan internal pemerintahan.
Ia mendorong aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat eselon III seperti kepala bidang, kepala subbagian, hingga kepala dinas untuk menghasilkan karya tulis berupa buku.
“ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional,” ujar Munafri.
Menurutnya, buku yang ditulis ASN tidak harus bersifat akademik berat. Kontennya dapat disusun dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami pelajar tingkat SD maupun SMP, serta membahas persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Beberapa tema yang dinilai relevan di antaranya pengelolaan sampah, kepedulian lingkungan, perlindungan hewan, hingga pola hidup di ruang terbatas.
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi konkret menghadirkan literasi yang aplikatif dan kontekstual bagi masyarakat.
Munafri menyebut, apabila setiap perangkat daerah mampu menghasilkan satu buku setiap tahun, maka Pemerintah Kota Makassar berpotensi memproduksi sekitar 150 buku baru yang dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
“Buku-buku ini nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Saat ini terdapat puluhan SMP dan ratusan SD di Makassar yang membutuhkan bahan bacaan kontekstual dan mudah dipahami,” katanya.
Selain itu, alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya literasi.
Ia menilai penguatan literasi tidak dapat berjalan maksimal tanpa sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, penerbit, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Setiap persoalan pembangunan kota juga kami diskusikan dengan pihak kampus. Dari sana muncul berbagai perspektif dan solusi. Artinya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kota, termasuk dalam penguatan literasi,” ungkapnya.
Munafri juga menyoroti peran perpustakaan yang kini tidak lagi sekadar menjadi tempat membaca, melainkan ruang interaksi intelektual dan asimilasi berbagai disiplin ilmu.
“Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga ruang pertemuan berbagai segmen dan gagasan,” jelasnya.
Dalam konteks transformasi digital, Munafri menegaskan bahwa digitalisasi bukan pengganti buku fisik, melainkan sarana memperluas akses terhadap literasi.
Karena itu, menurutnya, diperlukan keseimbangan antara penggunaan buku cetak dan platform digital dalam proses pembelajaran.
“Digitalisasi tidak menghilangkan buku teks, tetapi menjadi penghubung menuju akses yang lebih luas. Kita harus membangun kombinasi yang baik antara keduanya,” tuturnya.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, juga terus berupaya menghadirkan perpustakaan daerah yang modern dan representatif.
Melalui Dinas Perpustakaan, berbagai program literasi rutin digalakkan hingga menjangkau masyarakat di tingkat kelurahan.
Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan indeks literasi Kota Makassar yang saat ini termasuk tinggi di Sulawesi Selatan.
“Literasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah kerja kolaboratif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami berharap sinergi antara pemerintah, kampus, dan seluruh stakeholder terus terjalin kuat,” pungkasnya.
