Kemacetan makin mengepung Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah rencana pembangunan transportasi publik demi mengurai kemacetan, tetapi pada akhirnya berakhir wacana. Lagi-lagi, publik yang jadi korban karena ketidakjelasan tata kelola.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Bandung, kemacetan ditengarai meningkat akibat ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi, terutama sepeda motor.
Secara umum, rasio jumlah kendaraan terhadap populasi penduduk pada 2024 adalah 5 : 3. Itu artinya, jumlah kendaraan pribadi lebih besar ketimbang jumlah penduduk pada 2024. Tren ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun ke belakang, setidaknya sejak 2020.
Di Cekungan Bandung, kemacetan lalu lintas mengakibatkan kecepatan kendaraan hanya sekitar 18 kilometer (km) per jam pada jam puncak (peak hour). Padahal untuk jalan perkotaan atau arteri, kendaraan bisa bergerak maksimum pada kecepatan 50 km per jam.
Kerugian publik akibat kemacetan ditaksir sekitar Rp 12 triliun per tahun. Saat bersamaan, pengguna angkutan umum (mode share) rendah, yakni hanya 13,4 persen.
Guna menangani persoalan kemacetan dan kusutnya pergerakan masyarakat dan kendaraan di Kota Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya menata sistem mobilitas perkotaan di Kawasan Bandung Raya. Kedua pihak sepakat membahas keberlanjutan pembangunan Bus Rapid Transit Bandung Basin Metropolitan Area atau BRT BBMA.
Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Muiz Thohir mengatakan, BRT akan menjadi opsi utama masyarakat dalam bertransportasi sehari-hari. Sebab, transportasi ini menawarkan pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses.
“Pembangunan BRT BBMA bukan sekadar pembangunan, baik fisik halte maupun fasilitas koridor, melainkan bagian upaya membangun ekosistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutur Muiz di Jakarta, Jumat (15/5/2026), dikutip dari siaran pers Kemenhub.
Keberhasilan implementasi BRT BBMA akan bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pihak. Pihak yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), pelaksana pekerjaan, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
BRT BBMA ditargetkan beroperasi pada 2027 dengan dua lokasi yang akan dibangun menjadi depo. Pertama, Depo Leuwipanjang yang mampu menampung 20 unit bus. Kedua, Depo Cicaheum yang berkapasitas 59 bus.
Dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub pada Rabu (13/5/2026), Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan komitmen pemda mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi. Itu sebabnya BRT BBMA tengah digarap.
“Saat ini, pekerjaan di Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum sedang berjalan. Di lapangan memang ditemukan beberapa tantangan, seperti angkutan umum yang masih beroperasi di terminal Cicaheum. Masih ada juga pedagang di area terminal tersebut,” ujar Farhan.
Sebelumnya, mengutip laman resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bandung, Pemkot Bandung juga tengah meremajakan angkot secara bertahap dengan mengadopsi teknologi kendaraan listrik. Tak hanya itu, pemkot akan mendorong perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian upaya meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengemukakan, setidaknya BRT akan diimplementasikan di Kota Medan (Sumatera Utara) dan Bandung pada 2027. Untuk Medan, bus akan bertahap diperbarui menggunakan bus listrik. Halte akan dicoba untuk dibangun di alun-alun Kota Medan.
Sebelumnya, Bandung memiliki total hingga sedikitnya 160 unit bus yang termasuk merupakan bantuan dari Kemenhub. Namun, armada-armada itu tak dikelola dengan bijak, sehingga kurang mengakomodasi kebutuhan publik.
Trans Metro Bandung, misalnya, saat ini hanya mengoperasikan delapan bus dengan jam operasional pukul 05.00-18.00. Ada lima koridor yang dilayani moda transportasi ini. Waktu tunggunya (headway) bisa mencapai 45 menit, sehingga dinilai tidak menarik bagi masyarakat.
“Headway enggak standar. Secara fisik, halte ini sudah bagus, tetapi busnya kurang baik, kurang nyaman. Siapa yang mau naik?” ucap Djoko.
Berbeda dengan Trans Metro Bandung, Metro Jabar Trans (MJT) dinilai lebih optimal karena beroperasi dengan rutin. Rute-rute terus ditingkatkan, sehingga jumlah penumpang juga meningkat. MJT dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Usaha Milik Daerah PT Jasa Sarana. Pengelolaan dibuat serupa dengan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta.
Belajar dari pengalaman, rute BRT BBMA yang akan beroperasi pada 2027 bakal dibangun Kemenhub. Pemda akan menjadi operator, tanpa menanggung biaya pembangunan.
“Kelemahan pemda itu pada sosialisasi yang tidak mengajak komunitas setepmat. Dampaknya mulai berkonflik dengan pedagang kaki lima (PKL) yang pakai trotoar. Ini jadi kendala. Padahal, trotoar itu akan digunakan pejalan kaki sekaligus pengguna angkutan umum. Tugas Wali Kota Bandung bersihkan (trotoar),” tutur Djoko.
Selama ini, Djoko melanjutkan, pendekatan sejumlah pemangku kepentingan di sana selalu secara material atau menggunakan uang. Ada pungutan-pungutan liar yang “menyandera” perkembangan Jawa Barat. Ia memprediksi, jika isu kemacetan tak segera dituntaskan dengan moda transportasi umum, tingkat kemacetan Bandung bisa mengalahkan Jakarta pada 2030. “Pak Ogah” atau pengatur lalu lintas tak formal makin banyak ditemui yang bisa jadi indikator tingkat kemacetan suatu daerah.
Ketimbang berkutat dengan pengadaan baru dan moda transportasi yang berbeda-beda, Djoko merekomendasikan agar pemerintah merevitalisasi sarana dan prasarana yang ada. Cara itu justru lebih cepat dan mudah.
“Cuma, mereka (pemda) mau enggak memperbaiki persoalan sosial? Itu mereka malas (selama ini),” ucapnya.
Kebijakan pemda ini perlu dikawal seluruh pihak, termasuk akademisi dan komunitas setempat untuk mengawasi. Selain fokus pada jalur darat, kereta komuter di Bandung Raya yang menghubungkan Stasiun Rancekek, Stasiun Cicalengka hingga Stasiun Padalarang juga perlu dioptimalkan.
“Bandung raya enggak cuma melalui jalur darat, tetapi juga kereta. Itu lebih realistis. Mungkin tahun depan sudah mulai beroperasi. Bandung juga bagian dari itu yang sudah dicanangkan sejak era Presiden Joko Widodo,” kata Djoko.
Tanpa tata kelola yang baik dan sistematis, semenarik apapun rencana adopsi moda transportasi publik tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kota Bandung makin tua dengan kemacetan yang mendera. Tata kelola pemda yang apik sebagai motor perubahan dinanti banyak pihak untuk membawa perubahan yang nyata.
