Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan penerapan strategi soft approach dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.
Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan secara kolaboratif, adaptif, dan menyasar akar persoalan, termasuk di ruang digital.
Advertisement
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 bertema "Strategi Kolaboratif Densus 88 AT Polri yang Presisi Guna Menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas" di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Tito juga menjelaskan, penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan berlangsung melalui pola komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima, saluran, hingga konteks sosial tertentu. Karena itu, menurut dia, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan memutus rantai penyebaran tersebut.
"Kalau kita bisa mematahkan salah satu saja dari lima komponen ini, maka proses pemindahan pesan atau ideologi radikal, ideologi teroris yang dua itu dari pengirim kepada penerima enggak akan pernah terjadi," ungkap Tito.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, dia menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel, yakni deradikalisasi, kontra radikalisasi, penguatan kontra ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Tito, deradikalisasi penting dilakukan terhadap pihak yang telah terpapar paham radikal agar kembali kepada pemahaman moderat dan mendukung nilai-nilai kebangsaan.
Sementara itu, kontra radikalisasi diperlukan untuk membangun daya tangkal masyarakat sejak dini terhadap penyebaran ideologi ekstremisme berbasis kekerasan.
