Jakarta (ANTARA) - Sejumlah asosiasi pengembang perumahan mendukung rencana program "satu rumah subsidi satu pohon” yang tengah dikaji Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari upaya penghijauan kawasan permukiman.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bersama asosiasi pengembang telah membahas kebijakan tersebut untuk mendukung penghijauan dan pelestarian ekosistem kawasan perumahan.
“Kita akan mengeluarkan sebuah kebijakan yang kita diskusikan bersama untuk satu rumah subsidi yang dibangun, ada satu pohon,” kata Maruarar di Kementerian PKP, Jakarta, Senin.
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan program tersebut menjadi langkah positif untuk mendukung penghijauan sekaligus merespons dampak perubahan iklim.
“Ini adalah cara kita untuk mendorong penghijauan sebagai bentuk menyayangi bumi dan anak cucu kita karena climate change itu sudah terasa,” ujar Joko.
Ia mengatakan mekanisme penanaman pohon nantinya diserahkan kepada pengembang dan penghuni rumah agar dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masing-masing kawasan.
Menurut dia, REI sebelumnya juga telah memiliki program sejuta pohon yang kemudian didiskusikan bersama pemerintah hingga muncul konsep satu rumah satu pohon.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan asosiasi pengembang mendukung penuh kebijakan tersebut karena dinilai tidak membebani pengembang.
“Itu tinggal nambah Rp100 ribu atau Rp200 ribu sudah jadi,” Ucap Tri.
Ia menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang hijau dan kualitas lingkungan permukiman.
Menurut Tri, masyarakat juga perlu mulai memahami bahwa kondisi cuaca yang semakin panas tidak cukup diatasi hanya dengan penggunaan pendingin ruangan.
“Panas itu tidak bisa dilawan dengan AC. Perlu oksigen,” ujarnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai program tersebut dapat membantu mengurangi dampak suhu panas sekaligus meningkatkan daya resap air di kawasan perumahan.
“Ini menambah penghijauan dan menambah ketersediaan air yang lebih stabil di tanah tersebut,” kata Syawali.
Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan dan pembiayaan sekitar 350 ribu rumah subsidi pada 2026.
Selain program penghijauan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan sektor perumahan seperti KPR FLPP tenor hingga 40 tahun, relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta percepatan penyelesaian persoalan lahan perumahan subsidi.
Baca juga: Asosiasi pengembang nilai tenor KPR 40 tahun perluas akses MBR
Baca juga: Kementerian PKP-Kemenbud kaji revitalisasi lebih dari 3.500 rumah adat
Baca juga: PKP-Kemenbud siapkan program BSPS bagi pekerja seni dan budayawan
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bersama asosiasi pengembang telah membahas kebijakan tersebut untuk mendukung penghijauan dan pelestarian ekosistem kawasan perumahan.
“Kita akan mengeluarkan sebuah kebijakan yang kita diskusikan bersama untuk satu rumah subsidi yang dibangun, ada satu pohon,” kata Maruarar di Kementerian PKP, Jakarta, Senin.
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan program tersebut menjadi langkah positif untuk mendukung penghijauan sekaligus merespons dampak perubahan iklim.
“Ini adalah cara kita untuk mendorong penghijauan sebagai bentuk menyayangi bumi dan anak cucu kita karena climate change itu sudah terasa,” ujar Joko.
Ia mengatakan mekanisme penanaman pohon nantinya diserahkan kepada pengembang dan penghuni rumah agar dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masing-masing kawasan.
Menurut dia, REI sebelumnya juga telah memiliki program sejuta pohon yang kemudian didiskusikan bersama pemerintah hingga muncul konsep satu rumah satu pohon.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan asosiasi pengembang mendukung penuh kebijakan tersebut karena dinilai tidak membebani pengembang.
“Itu tinggal nambah Rp100 ribu atau Rp200 ribu sudah jadi,” Ucap Tri.
Ia menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang hijau dan kualitas lingkungan permukiman.
Menurut Tri, masyarakat juga perlu mulai memahami bahwa kondisi cuaca yang semakin panas tidak cukup diatasi hanya dengan penggunaan pendingin ruangan.
“Panas itu tidak bisa dilawan dengan AC. Perlu oksigen,” ujarnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai program tersebut dapat membantu mengurangi dampak suhu panas sekaligus meningkatkan daya resap air di kawasan perumahan.
“Ini menambah penghijauan dan menambah ketersediaan air yang lebih stabil di tanah tersebut,” kata Syawali.
Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan dan pembiayaan sekitar 350 ribu rumah subsidi pada 2026.
Selain program penghijauan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan sektor perumahan seperti KPR FLPP tenor hingga 40 tahun, relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta percepatan penyelesaian persoalan lahan perumahan subsidi.
Baca juga: Asosiasi pengembang nilai tenor KPR 40 tahun perluas akses MBR
Baca juga: Kementerian PKP-Kemenbud kaji revitalisasi lebih dari 3.500 rumah adat
Baca juga: PKP-Kemenbud siapkan program BSPS bagi pekerja seni dan budayawan
