REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Jawa Tengah (Jateng) Riswanto berharap pemerintah dapat segera mengintervensi harga solar nonsubsidi dan menurunkannya ke harga maksimal Rp15 ribu per liter. Dia mengatakan, kenaikan harga solar nonsubsidi telah menekan kelompok nelayan.
"Kenaikan harga BBM nonsubsidi saat ini rentan dan berisiko terhadap keberlanjutan usaha sektor kelautan dan perikanan karena biaya operasional untuk melaut lebih besar, sedangkan hasil tangkapan ikan sifatnya mencari atau berburu yang belum tentu dapat hasilnya," kata Riswanto ketika diwawancara, Senin (18/5/2026).
Baca Juga
40 Ribuan Awak Kapal Nelayan di Jateng Terancam Menganggur Akibat Kenaikan Solar Nonsubsidi
Harga Solar Non Subsidi Melonjak, Ribuan Nelayan Indramayu Menganggur
Cerita Pemilik 11 Kapal yang tak Bisa Melaut karena Solar Mahal, ABK Mulai Kasbon Juragan
Karena itu, dia meminta pemerintah segera mengintervensi dan menurunkan harga solar nonsubsidi. "Yang diharapkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan kepada pemerintah adalah meminta intervensi harga BBM nonsubsidi dengan harga BBM khusus nelayan nonsubsidi yang terjangkau di angka Rp10 ribu atau maksimal Rp15 ribu," ucapnya. Menurut Riswanto, tak sedikit kapal nelayan di atas 30 gross ton (GT) yang memutuskan tidak melaut atau mengurangi intensitas pelayaran akibat membengkaknya biaya operasional. Hal itu karena 70 persen biaya melaut disumbang oleh BBM. "Jadi memang berat untuk dipaksakan melaut," katanya. .rec-desc {padding: 7px !important;} Dia mengatakan, saat ini terdapat dua ribuan kapal dengan ukuran di atas 30 GT di Jateng. Dengan jenis kapal tersebut, mereka harus menggunakan solar nonsubsidi untuk melaut. "Kalau kemudian satu kapal penangkap ikan ada kurang lebih 20-an awak kapal ikan yang bekerja di atas kapal, maka kurang lebih ada 40 ribuan orang terancam kehilangan profesi atau pekerjaan sebagai awak kapal perikanan atau ABK yang selama ini menjadi mata pencahariannya," ucap Riswanto.
