Bank Indonesia Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat GPIPS, Pakai Strategi 4K

Memperkuat pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus yang saat ini dijalankan Bank Indonesia (BI). Melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BI telah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (13/5).

GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi yang sebelumnya dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

“Pengendalian inflasi sudah kita lakukan bersama di Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) tapi 3 tahun lalu kita buat GNPIP, tapi kemudian ada hal-hal yang kita lihat harus kita lakukan penguatan, terutama kami lihat inflasi pangan harus kita perkuat dengan adanya pasokan,” kata Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman di Gudang Bulog Sidoarjo, Rabu (13/5).

“Maka itu pagi hari ini lagunya kita ubah dari GPIP, menjadi GPIPS atau Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera,” tambahnya.

Pada peresmian GPIPS itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Anggota Komisi XI Thoriq Majiddanor, hingga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Aida menegaskan upaya penguatan pengendalian inflasi lewat GPIPS juga sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketahanan pangan, energi, dan finansial.

"GPIPS dilakukan melalui sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan penguatan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif," terang Aida.

GPIPS memiliki penguatan dibandingkan program sebelumnya terutama pada 3 hal. Pertama, penguatan alignment program dengan prioritas pemerintah, khususnya dalam mendukung peningkatan produksi,penguatan distribusi, dan stabilisasi pangan strategis untuk mendukung agenda Asta Cita menuju swasembada pangan.

Kedua, penguatan implementasi program yang lebih konkret dan inklusif melalui keterlibatan kelompok tani, pelaku usaha,UMKM, dan BUMD pangan, termasuk penguatan peran kelembagaan petani dan offtaker pangan daerah. Ketiga, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), termasuk skema KAD dengan skema B2B, untuk memperkuat efisiensi distribusi dan menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah.

Selain itu, penguatan intervensi jangka pendek seperti pasar murah juga dilakukan dengan prinsip ‘tiga tepat’, yaitu tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran. Sehingga efektivitas pengendalian inflasi pangan semakin optimal.

"Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional," ungkap Aida.

Pelaksanaan GPIPS 2026 telah diawali di wilayah Sumatera pada Senin (11/2), kemudian di wilayah Jawa yang sekaligus sebagai peluncuran GPIPS Nasional pada Rabu (13/5). Selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulampua, dengan memperhatikan karakteristik inflasi wilayah.

Pelaksanaan GPIPS wilayah Jawa tahun 2026 dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID), yang merumuskan kesepakatan strategis jangka pendek dan menengah panjang. Dalam jangka pendek, kesepakatan diarahkan untuk penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana prasarana pertanian, regenerasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, penguatan offtaker dan kelembagaan pangan daerah, serta KAD dan distribusi pangan.

Sementara dalam jangka menengah panjang, difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi, serta penguatan neraca pangan.

Aida menekankan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui sinergi TPIP dan TPID selama ini terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi nasional. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok volatile food juga tetap terkendali sebesar 3,37 persen (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,0 persen-5,0 persen sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting TPIP pada Kamis (29/1).

"Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Aida.