Jakarta, VIVA – Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menemui Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Mei 2026.
Pertemuan itu membahas soal sejumlah warga negara Indonesia (WNI) tergabung dalam misi kemanusiaan Global Freedom Flotilla menuju Gaza yang ditahan militer Israel.
Kapal yang membawa sejumlah warga Gaza itu diduga diintersep pasukan Israel saat melintas di perairan internasional.
Dalam pertemuan tersebut, GPCI meminta pimpinan MPR mendorong pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan aktivis kemanusiaan dan jurnalis Indonesia yang ditahan Israel.
Pengarah GPCI, Ahmad Juwaini menjelaskan terdapat sembilan WNI yang ikut dalam misi Global Freedom Flotilla. Mereka terdiri dari lima aktivis kemanusiaan dan empat jurnalis.
“Jadi warga negara Indonesia saat ini terlibat langsung sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 5 aktivis kemanusiaan dan 4 jurnalis,” ucap Ahmad di dalam pertemuan.
Kata dia, misi tersebut berawal dari keberangkatan di Barcelona, Spanyol pada 12 April 2026. Namun, saat memasuki perairan Yunani, rombongan pertama sempat diintersep Israel dan lebih dari 170 orang ditangkap.
- Yeni Lestari/VIVA
Kemudian, rombongan berikutnya berangkat dari Marmaris, Turki dan membawa sembilan delegasi Indonesia. Rombongan tersebut kembali diintersep.
“Kemarin siang, kalau dalam catatan kami sekitar jam 15.00 Waktu Indonesia Barat, telah di-intercept oleh pasukan Israel dan sampai pagi ini dalam catatan Global Freedom Flotilla yang disampaikan kepada kami sudah sekitar 40-an kapal yang ditahan, dan 332 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara itu diculik saat ini statusnya,” ungkap dia.
GPCI lantas mendorong pimpinan MPR untuk menyampaikan persoalan itu langsung kepada pemerintah dan Presiden RI Prabowo Subianto. Sehingga, WNI yang ditahan bisa segera dibebaskan.
“Terkait dengan adanya delegasi kami yang diculik ini, kami tentu saja mengharapkan bahwa melalui Pak Hidayat Nur Wahid selaku pimpinan MPR, dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia, kementerian, dan badan-badan yang terkait dengan penyelamatan warga negara Indonesia, untuk dapat membantu pembebasan delegasi Global Freedom Flotilla dari Indonesia tersebut,” kata Ahmad.
