Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan ibu kota sebagai "Rumah Rakyat" yang layak dan sehat bagi seluruh warga. Demi mengejar target tersebut, Pemprov DKI akan menggerakkan pengurus RT, RW, hingga kader dasawisma (dawis) untuk bergotong-royong menekan jumlah RW kumuh yang masih tersisa.
“Jumantik, Dawis, PKK, RT RW, saya minta untuk diberdayakan, membantu agar tempat-tempat yang masih dianggap sebagai RW kumuh bisa ditangani,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, dilansir Antara, Selasa, 19 Mei 2026.
Baca Juga :
Pemprov DKI Bakal "Sulap" Taman Puring Jadi Ruang Terbuka Ramah DifabelPramono menjelaskan, elemen masyarakat seperti RT, RW, dan kader dawis ini nantinya akan berkoordinasi langsung. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penataan lingkungan di tingkat akar rumput.
Melalui langkah masif tersebut, Pramono optimistis jumlah RW kumuh di ibu kota akan semakin menurun drastis ke depannya.
Tren positif sebenarnya sudah mulai terlihat. Berdasarkan hasil pendataan terbaru yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta saat ini telah menurun menjadi 211 RW, dari yang sebelumnya mencapai 445 RW pada 2017 lalu.
Meski menunjukkan penurunan yang signifikan, Pramono menginstruksikan jajarannya agar tidak cepat puas. Ia meminta seluruh jajaran Pemprov DKI lebih mendalami hasil pendataan tersebut guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat Jakarta secara menyeluruh.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Metro TV/Aris Setya.
Sebagai informasi, status kumuh pada tingkat RT yang kemudian diagregasi ke tingkat RW ditentukan berdasarkan 11 kriteria penting. Kriteria tersebut meliputi kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, tata letak bangunan, konstruksi bangunan tempat tinggal, serta kondisi ventilasi dan pencahayaan rumah.
Selain fisik bangunan, penilaian juga diambil dari aspek lingkungan seperti fasilitas buang air besar, cara membuang sampah, frekuensi pengangkutan sampah, keadaan saluran air, kondisi jalan lingkungan, hingga fasilitas penerangan jalan umum.
