jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dan 2024, Go Prabu menilai sistem ekonomi modern, nilai tukar dolar Amerika Serikat memiliki pengaruh nyata terhadap seluruh rantai ekonomi nasional, termasuk ekonomi pedesaan.
"Masyarakat desa memang tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar, tetapi banyak kebutuhan produksi dan konsumsi mereka sangat terkait dengan harga barang impor serta komponen yang dipengaruhi kurs dolar," kata Ketua Penggalangan Massa Go Prabu Jefri dalam keterangan, Selasa.
BACA JUGA: Bang Saleh Minta Pemerintah Optimalkan UMKM Mengatasi Guncangan Ekonomi Global
Dia menyatakan kenaikan dolar berdampak langsung pada harga pupuk dan pestisida, harga BBM, biaya transportasi, harga pakan ternak, biaya logistik distribusi pangan, harga kedelai, gandum, gula, dan bahan pangan impor serta daging sapi yang masih impor dari aistralia, dan harga alat elektronik.
"Dampak tersebut akhirnya dirasakan oleh petani, nelayan, pedagang kecil, UMKM, dan masyarakat desa melalui kenaikan biaya hidup dan biaya produksi," ujarnya.
BACA JUGA: Lanud RSN Pekanbaru Jadi Home Base Jet Tempur Rafale
Go Prabu yang merupakan sukarelawan Caleg DPR RI dan Caleg DPRD dari Partai Golkar menilai pernyataan Presiden Prabowo yang menyederhanakan dampak kurs dolar berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tingkat internasional.
Investor global, pelaku pasar, dan komunitas ekonomi internasional memperhatikan bagaimana seorang kepala negara tidak memahami keterkaitan ekonomi global dengan kondisi domestik, terutuma soal ekonomi mikro dan makro di dalam negerinya sendiri.
BACA JUGA: Purbaya Beberkan Maksud Ucapan Prabowo soal Dolar, Oalah
"Sebagai negara dengan sistem perdagangan terbuka, Indonesia memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku industri, energi, pangan, serta pembiayaan investasi. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penting bagi keberlangsungan ekonomi nasional," kata Jefri.
Go Prabu mendorong agar presiden dan para menteri dalam menyampaikan komunikasi ekonomi yang lebih hati-hati, akurat, dan menenangkan, tanpa mengabaikan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat di lapangan.
"Masyarakat Indonesia membutuhkan kebijakan yang kuat, komunikasi yang realistis, dan langkah konkret untuk menjaga daya beli rakyat di tengah tekanan ekonomi global. Apalagi saat ini semua kebutuhan pokok merangkak naik setelah harga BBM non subsidi meroket tinggi," katanya.
"Apalagi dalam waktu dekat ini pemerintah harus membayar utang yang jatuh tempo tahun 2026 hampir Rp 400 triliun. Tim ekonomi kabinet harus memberikan informasi valid dan kredibel kepada presiden bukan informasi asal bapak senang," kata Jefri. (rhs/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Logis 08: Koperasi Merah Putih Resmi Beroperasi, Mahakarya Presiden Prabowo untuk Kemakmuran Rakyat
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
