Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk merespons insiden pencegatan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.
Dudung mengatakan pemerintah saat ini masih mengupayakan proses penanganan melalui jalur diplomasi. Sebelumnya, rombongan tersebut dicegat oleh Angkatan Laut Israel saat berlayar menuju Gaza, Palestina, pada Senin (18/5).
“Saya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi,” kata Dudung dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (19/5).
Dudung belum dapat memastikan posisi terkini seluruh WNI yang terlibat dalam rombongan tersebut. Dari total sembilan orang, lima di antaranya dilaporkan telah tertangkap, sementara empat lainnya masih berada di lokasi yang belum teridentifikasi secara pasti.
“Sampai sekarang belum bisa dipastikan posisi terkini dari sembilan orang. Lima orang tertangkap dan empat orang masih keliaran di beberapa tempat,” ujar Dudung.
Armada Global Sumud Flotilla disergap saat berada di perairan internasional sekitar 310 mil laut dari Gaza. Wartawan asal Indonesia yang tergabung dalam armada tersebut juga disergap Israel. Beberapa nama yang ikut dicegat adalah Bambang Noroyoni dan Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika.
Total ada sembilan nama WNI yang dicegat Israel terkait Global Sumud Flotilla 2.0. Berikut namanya:
- Bambang Noroyono (Republika)
- Thoudy Badai Rifan Billah (Republika)
- Andre Prasetyo Nugroho (Tempo TV)
- Herman Budianto Sudarsono (GPCI - Dompet Dhuafa)
- Ronggo Wirasanu (GPCI - Dompet Dhuafa)
- Andi Angga Prasadewa (GPCI - Rumah Zakat)
- Asad Aras Muhammad (GPCI - Spirit of Aqso)
- Hendro Prasetyo (GPCI - SMART 171)
- Rahendro herubowo (GPCI - iNewsTV)
Buntut dari penyergapan, menteri luar negeri Indonesia, Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol mengecam aksi Israel.
"Serangan-serangan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional," sebut pernyataan bersama menteri luar negeri negara-negara tersebut pada Selasa (19/5) dikutip dari Antara.
