Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tuntutan dalam kasus dugaan rasuah pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disusun berdasarkan parameter yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu merespons kritik terkait selisih tuntutan yang hanya berbeda satu tahun meski nilai penerimaan para terdakwa terpaut jauh.
"Ada pedomannya semua sih. Ada parameternya semua sebetulnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan sih," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan di Jakarta Timur, Selasa (19/5/2026).
Fitroh mengatakan surat tuntutan jaksa telah disusun dengan berbagai pertimbangan, mulai dari pasal yang dinilai terbukti hingga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa selama proses persidangan.
Baca juga: Noel: Saya Lebih Banyak Selamatkan Duit Rakyat daripada KPK, Adu Saja
"Saya pikir itu yang terjadi sih. Jadi sudah ada apa hal yang memberatkan, apa hal yang meringankan, sudah ada patokannya. Pasalnya apa, berapa yang diperoleh dan bagaimana proses-proses dipersidangan. Saya kira itu," tutur dia.Baca Juga:Mencuat Isu Pemecatan Massal di PPP, Ketua GPK: Menyesatkan!Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku kecewa terhadap tuntutan jaksa dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi K3. Noel menyoroti selisih tuntutan yang dinilainya tidak sebanding dengan perbedaan jumlah uang yang diterima para terdakwa.
Noel diketahui dituntut lima tahun penjara atas dugaan penerimaan sekitar Rp3 miliar. Sementara terdakwa lain, Irvian Bobby Mahendro yang dijuluki “sultan Kemnaker”, dituntut enam tahun penjara atas dugaan penerimaan hingga Rp75 miliar.
"Bayangkan yang korupsi Rp75 miliar hanya 6 tahun. Saya yang dianggap Rp 3 miliar, 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesallah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya, cuma beda setahun dengan yang rendah," kata Noel usai mendengarkan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
#nasional
