JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan transformasi ekosistem ekonomi haji sebagai bagian dari reformasi besar penyelenggaraan ibadah haji nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil lantaran pemerintah menginginkan aktivitas haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi rakyat.
“Presiden ingin ekosistem haji tidak hanya kuat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada iNews Media Group, Selasa (19/5/2026).
Setiap tahunnya, lebih dari tiga juta masyarakat menjalankan ibadah umrah dan sekitar 221 ribu jemaah berangkat haji. Oleh karenanya, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan diikuti pembangunan ekosistem ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi jemaah dan industri nasional.
Dahnil menyampaikan, salah satu fokus pemerintah adalah revitalisasi fungsi asrama haji serta pembenahan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Karena menurutnya, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana haji berpihak pada kepentingan jemaah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional.
