Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah mulai menyiapkan langkah ekspor beras ke sejumlah negara sahabat seiring meningkatnya stok cadangan pangan nasional yang dinilai cukup aman hingga akhir tahun. Sedikitnya 500 ribu ton beras telah dicadangkan untuk memenuhi potensi permintaan dari beberapa negara, mulai dari kawasan Asia Tenggara hingga Timur Tengah.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini tengah menjajaki sejumlah kerja sama ekspor dengan negara-negara yang membutuhkan pasokan beras dari Indonesia. Negara tujuan yang disebut antara lain Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, hingga Aljazair.
Menurut Sudaryono, kebutuhan beras dari negara-negara tersebut mulai meningkat di tengah kondisi pangan global yang masih menghadapi tekanan akibat perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan konflik geopolitik di sejumlah kawasan dunia. Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran sebagai salah satu negara pemasok beras di kawasan.
“Ada sekitar 500 ribu ton yang kita cadangkan untuk kebutuhan ekspor. Ada Malaysia, kemudian Papua New Guinea, terus ada juga Timor Leste, termasuk Aljazair juga,” kata Sudaryono di kompleks parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Selain negara-negara tersebut, pemerintah juga mulai membidik pasar Timur Tengah, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras jamaah haji dan umrah. Menurut Sudaryono, peluang pasar di kawasan tersebut cukup besar karena jutaan jamaah dari berbagai negara datang setiap tahun ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah.
Ia mengatakan Indonesia sebelumnya sudah mengirimkan bantuan dan pasokan beras ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Salah satunya sekitar 10 ribu ton beras yang dikirim ke Palestina serta sekitar 2 ribu ton beras ke Arab Saudi.
Pemerintah berharap ke depan beras asal Indonesia tidak hanya dikonsumsi oleh jamaah asal Indonesia selama musim haji dan umrah, tetapi juga digunakan oleh jamaah dari negara lain. Hal itu dinilai bisa membuka pasar ekspor baru yang lebih luas bagi produk pangan nasional.
“Ke depan kita berharap bukan hanya orang Indonesia yang mengonsumsi beras selama musim haji dan umrah, tapi juga negara lain yang melaksanakan umrah dan haji mengonsumsi beras dari Indonesia,” ujarnya.
Meski mulai membuka peluang ekspor, pemerintah menegaskan langkah tersebut akan dilakukan secara hati-hati dan bertahap agar tidak mengganggu kebutuhan beras dalam negeri. Sudaryono memastikan seluruh perhitungan stok dan kebutuhan nasional telah menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan ekspor dijalankan.
Ia menekankan pemerintah tidak ingin ekspor justru memicu gangguan stabilitas harga maupun pasokan pangan domestik. Karena itu, volume ekspor akan terus disesuaikan dengan kondisi produksi dan cadangan beras nasional.
“Semua ekspor ini tentu akan dihitung secara cermat, jangan sampai kemudian kita mengorbankan kebutuhan dalam negeri,” kata Sudaryono.
Menurut data pemerintah, stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu stok tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah memperkirakan angka cadangan itu masih akan tetap tinggi hingga akhir tahun meski digunakan untuk berbagai program domestik.
Sudaryono menjelaskan stok beras nasional tetap akan digunakan untuk kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan kepada masyarakat, distribusi beras premium, hingga kebutuhan ekspor. Namun pemerintah optimistis stok akhir tahun tetap berada di level aman.
“Stok kita juga melimpah, sudah 5,3 juta ton. Kita prediksi nanti stok finalnya di kisaran hampir 5 juta atau bahkan lebih,” ujarnya.
Kondisi surplus beras ini tidak lepas dari peningkatan produksi dalam negeri di sejumlah daerah sentra pertanian. Pemerintah sebelumnya juga terus mendorong percepatan tanam, perbaikan distribusi pupuk, serta penguatan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian nasional.
Selain itu, pemerintah menilai kondisi stok yang kuat menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi dalam perdagangan pangan internasional. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia dikenal sebagai negara pengimpor beras pada saat produksi domestik mengalami tekanan. Namun dalam situasi saat ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia mulai memiliki kemampuan untuk memasok kebutuhan pangan negara lain.
Meski begitu, realisasi ekspor beras masih menunggu kesepakatan bisnis antar pelaku usaha atau business to business (B2B). Pemerintah saat ini masih melakukan penjajakan terkait harga, volume pengiriman, hingga mekanisme distribusi dengan sejumlah negara calon pembeli.
“Kita sudah jajaki dengan beberapa negara. Tinggal deal harga, deal jumlah, kemudian kita bisa jalan,” kata Sudaryono.
Ia juga menyebut langkah ekspor beras tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia dapat membantu negara-negara sahabat yang tengah menghadapi tekanan pangan akibat situasi global.
Menurut Sudaryono, Presiden meminta Indonesia tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan kawasan dan dunia selama kondisi nasional memungkinkan.
“Instruksi Presiden adalah di situasi sulit dan krisis global ini, di mana kita mampu maka kita harus siap mengalokasikan beras kita untuk negara sahabat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketahanan pangan memang menjadi perhatian banyak negara. Sejumlah negara produsen beras sempat membatasi ekspor akibat gangguan produksi dan kenaikan harga pangan global. Kondisi tersebut membuat negara-negara pengimpor mulai mencari sumber pasokan baru yang dinilai lebih stabil.
Dengan cadangan beras yang besar, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk memperluas pasar ekspor sekaligus memperkuat posisi sektor pertanian nasional di tingkat internasional. Pemerintah berharap peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengganggu stabilitas pangan dalam negeri.
