Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap tiga dugaan kasus penyelewengan di sektor pertanian yang kini tengah didalami aparat penegak hukum.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya tidak akan menoleransi praktik mafia proyek, penyelewengan anggaran, maupun dugaan permainan dalam program bantuan pertanian yang merugikan masyarakat serta mengganggu target swasembada pangan.
“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kami diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi. Kalau ada yang terlibat, termasuk dari internal Kementan, saya pastikan dipecat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).
Amran menyatakan pemerintah terus memperketat pengawasan sekaligus penindakan terhadap praktik mafia yang memanfaatkan besarnya anggaran sektor pertanian demi kepentingan pribadi.
Adapun, salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan penipuan bermodus jaringan proyek di lingkungan Kementan. Seorang oknum berinisial H diduga meminta dana hingga Rp300 juta dengan mencatut nama Kementan serta menjanjikan proyek kepada korban.
Amran menilai modus tersebut merupakan pola lama mafia proyek yang memanfaatkan nama lembaga negara untuk menipu masyarakat. Dia pun meminta aparat kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat.
Baca Juga
- Harga Gabah Terus Naik dan Tembus Rp7.300, Bulog Tetap Beli di HPP
- Sederet Komoditas Pangan Indonesia yang Masih Dibeli Pakai Dolar AS
- Prabowo Hadiri Panen Raya Jagung Nasional dan Peluncuran 166 SPPG Polri di Tuban
“Kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang, jangan dipercaya. Sistem pengadaan di Kementan sekarang sudah berbasis digital melalui single submission dan e-catalogue, sehingga tidak ada lagi ruang permainan proyek,” ujarnya.
Kasus lainnya terkait pemecatan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian berinisial C yang diduga terlibat penyelewengan anggaran hampir Rp500 juta. Pemecatan terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pada 7 Mei 2026 dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Menurutnya, penyalahgunaan anggaran negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat, apalagi di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan swasembada pangan.
“Ini uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi. Yang bersangkutan sudah dipecat dan kami minta diproses hukum seberat-beratnya,” ujarnya.
Kasus ketiga terkait dugaan permainan dalam program pembibitan kelapa di lima daerah, yakni Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Gorontalo, serta Indragiri Hilir, Riau.
Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, Kementan menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah benih yang tercantum dalam surat perintah dengan realisasi di lapangan.
Dia memperkirakan potensi kekurangan benih tercatat mencapai 136.795 batang dengan nilai sekitar Rp3,3 miliar. Adapun rinciannya meliputi Banten sebanyak 44.654 batang senilai Rp799 juta, Sulawesi Utara 20.518 batang senilai Rp976 juta, Jawa Barat 38.654 batang senilai Rp771 juta, Gorontalo 1.049 batang senilai Rp51 juta, serta Indragiri Hilir sebanyak 31.920 batang senilai Rp718 juta.
Dia menilai kasus tersebut sangat serius lantaran berkaitan dengan program hilirisasi kelapa yang menjadi salah satu prioritas pemerintah guna meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat industri nasional berbasis komoditas perkebunan.
“Kami cek langsung di lapangan dan ditemukan jumlah tanaman tidak cukup. Ini tidak boleh dipermainkan karena menyangkut nasib petani. Kalau benihnya bermasalah, hasil tanam petani juga akan terganggu walaupun programnya gratis,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kementan juga telah memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh bersama aparat kepolisian dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
“Jika terbukti harus dihukum seberat-beratnya. Itu permintaan rakyat dan publik rindu dengan ketegasan seperti yang diperintahkan Bapak Presiden Prabowo,” tandasnya.
