Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengatakan perbaikan terus dilakukan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Kantor Staf Presiden (KSP) ikut melakukan pengawasan ketat termasuk memastikan tidak ada yang menjual titik dapur.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada hari ini melaporkan terkait situasi terkini dan mekanisme implementasi Program MBG.
"Saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program keunggulan Bapak Presiden. Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan," kata Dudung.
Dia menyatakan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai arahan Presiden dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi
Merespons hal tersebut, pihak BGN juga meminta bantuan dalam pengawasan MBG mengingat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dudung mengatakan sebelum bertemu dengan BGN, dirinya juga dipanggil oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming membahas terkait perbaikan implementasi MBG.
"Sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar betul-betul menguasai masalah dapur. Sehingga untuk perbaikan ke depannya masalah BGN. Mudah-mudahanlah ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung," tuturnya.
Secara khusus dia mengingatkan bahwa MBG berperan penting untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia. MBG bukan sekadar pemberian makanan, tetapi bagian dari investasi sumber daya manusia bangsa.
"Ini program prioritas Presiden yang harus kita dukung. Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Karena itu, pelaksanaannya harus terus diperbaiki, diawasi, dan dipastikan tepat sasaran," demikian Dudung Abdurahcman.
Baca juga: Pemerintah pangkas anggaran MBG jadi Rp268 triliun pada 2026
Baca juga: Sebanyak 57.600 UMKM terlibat sebagai pemasok MBG
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada hari ini melaporkan terkait situasi terkini dan mekanisme implementasi Program MBG.
"Saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program keunggulan Bapak Presiden. Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan," kata Dudung.
Dia menyatakan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai arahan Presiden dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi
Merespons hal tersebut, pihak BGN juga meminta bantuan dalam pengawasan MBG mengingat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dudung mengatakan sebelum bertemu dengan BGN, dirinya juga dipanggil oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming membahas terkait perbaikan implementasi MBG.
"Sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar betul-betul menguasai masalah dapur. Sehingga untuk perbaikan ke depannya masalah BGN. Mudah-mudahanlah ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung," tuturnya.
Secara khusus dia mengingatkan bahwa MBG berperan penting untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia. MBG bukan sekadar pemberian makanan, tetapi bagian dari investasi sumber daya manusia bangsa.
"Ini program prioritas Presiden yang harus kita dukung. Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Karena itu, pelaksanaannya harus terus diperbaiki, diawasi, dan dipastikan tepat sasaran," demikian Dudung Abdurahcman.
Baca juga: Pemerintah pangkas anggaran MBG jadi Rp268 triliun pada 2026
Baca juga: Sebanyak 57.600 UMKM terlibat sebagai pemasok MBG
