Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sambil dilakukan pembenahan sistem pengelolaan anggaran dan pola pembelanjaannya.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini fokus memperbaiki tata kelola program MBG, termasuk mekanisme belanja yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah ini dilakukan di tengah realisasi anggaran MBG yang telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp335 triliun.
Sementara itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian anggaran sementara sebesar Rp268 triliun sebagai bagian dari langkah efisiensi program.
“Rp268 triliun untuk sementara. Angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut, masih dihitung. Jadi, jangan nyalahin-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (19/5/2026).
Purbaya memastikan, tidak ada impunitas terkait penyelenggaraan MBG. Purbaya memastikan, Presiden terus menghitung penghematan program, tanpa mengganggu efektivitas program.
“Pak Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik pengamatanya. Tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” Pungkas Purbaya.
Sebelumnya pada 27 Maret 2026, Purbaya menyetujui usulan efisiensi dalam program MBG, selama tak mengurangi kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat. Ia mengungkapkan, usulan tersebut justru berasal dari BGN, bukan dari Kementerian Keuangan.
“Selama ada efisiensinya, saya setuju saja, dan enggak mengurangi kualitas makannya sendiri,” kata Purbaya.
Dalam rencananya, program MBG akan berjalan lima hari dalam sepekan, tetapi diharapkan tetap menjaga manfaat program bagi masyarakat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Purbaya menilai kebijakan ini tetap pada jalur yang relevan. Kini pemerintah diketahui tengah mempersiapkan penyesuaian pelaksanaan program dengan kondisi terkini, termasuk opsi pengurangan hari operasional.
Menurutnya perubahan skema menjadi lima hari akan mendukung ritme pelaksanaan agar lebih efisien dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan tujuan utama program. Pemerintah juga mengklaim bahwa pihaknya ingin memastikan setiap belanja negara memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
“Artinya (efisiensi MBG) menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” tuturnya.(lea/saf/faz)
