Tulungagung (beritajatim.com) – Ratusan guru Tulungagung berangkat menuju Gedung DPR RI Jakarta untuk menyuarakan aspirasi. Mereka rencananya akan bergabung dengan sejumlah organisasi guru lainnya untuk melakukan aksi di Gedung DPR RI besok.
Beberapa tuntutan yang dibawa oleh para guru, salah satunya meminta kesetaraan nasib dan kesejahteraan guru swasta. Mereka juga berharap ada revisi atau amandemen undang undang yang bisa mengakomodir guru tanpa memandang status.
Ketua Pengurus Daerah Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PD PGSI) Tulungagung, Nur Qomarudin mengatakan, terdapat sekitar 110 guru Tulungagung yang berangkat ke Jakarta. Kedatangan mereka ke Gedung DPR RI bertujuan untuk melakukan aksi yang dikemas dalam agenda silaturahmi nasional.
“Kami berangkat bersama 110 guru menggunakan dua bus menuju Gedung DPR RI,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Qomarudin menjelaskan, selama ini muncul mispersepsi dan dikotomi antara guru honorer, swasta, PPPK Paruh Waktu, PPPK Penuh Waktu dan guru PNS. Pihaknya meminta agar tidak ada dikotomi dan hanya memunculkan Guru Indonesia. Menurutnya semua guru yang sudah terdaftar dalam Dapodik maupun Simpatika memiliki status yang sama.
“Baik guru swasta, honorer, PPPK Paruh Waktu, PPPK Penuh Waktu atau guru PNS memiliki kewajiban yang sama. Maka dengan amandemen nanti guru dapat tercover semua,” jelasnya.
Terdapat beberapa tuntutan yang dibawa oleh ratusan guru Tulungagung dalam aksi di depan Gedung DPR RI Jakarta mendatang. Diantaranya, menuntut kesetaraan dan kesejahteraan untuk guru yang mengajar di sekolah swasta.
Selama ini guru negeri lebih diuntungkan karena sudah masuk dalam database pemerintah, sedangkan guru swasta harus mengikuti jalur umum saat seleksi.
“Kami mewakili guru swasta yang ada di yayasan atau madrasah berharap bisa mendapat kesetaraan nasib dan status dimata pemerintah,” pungkasnya. [nm/but]
