Oleh: Prof Dr Abd Hamid Paddu MA*
Ada sesuatu yang mulai bergerak diam-diam dalam ekonomi Indonesia. Bukan krisis terbuka, belum. Tetapi tanda-tandanya makin sulit diabaikan.
Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi masih terlihat cukup tinggi. Angka statistik tampak meyakinkan. Namun, di lapangan suasananya berbeda. Harga pangan dan bahan bangunan naik, biaya hidup membesar, PHK mulai muncul, konsumsi melemah, dan kelas menengah mulai menahan belanja.
Di sinilah publik mulai bertanya: apakah pertumbuhan kita benar-benar sehat, atau sekadar dipoles agar terlihat kuat? Kecurigaan itu muncul karena pertumbuhan belakangan ini tampak terlalu bergantung pada lonjakan belanja pemerintah. Pengeluaran negara meningkat jauh di atas pola normal. Ekonomi seperti sedang ditopang “infus fiskal darurat” agar tetap bergerak.
Masalahnya, pertumbuhan yang terlalu bergantung pada APBN tidak pernah benar-benar kokoh. Negara bisa menciptakan angka pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi tidak bisa terus-menerus menggantikan lemahnya sektor riil dan menurunnya daya beli masyarakat.
Hal lain yang mulai dipertanyakan adalah kualitas investasi. Angka investasi memang naik, tetapi dampaknya tidak sepenuhnya terlihat di lapangan. Jika investasi benar-benar besar, mestinya pabrik bergerak lebih cepat, produksi meningkat, dan tenaga kerja terserap lebih luas.
Faktanya, PHK justru mulai meningkat di berbagai sektor. Karena itu muncul keraguan yang makin relevan: jangan-jangan sebagian investasi yang dicatat masih berupa komitmen, bukan realisasi nyata. Pada saat yang sama, tekanan fiskal mulai membesar.
Utang luar negeri Indonesia per Februari 2026 mendekati USD 438 miliar (setara Rp7.768 triliun). Tahun ini juga menjadi periode jatuh tempo utang terbesar sepanjang sejarah, mendekati Rp834 triliun. Sampai Maret 2026, pemerintah sudah menarik utang baru lebih dari Rp258 triliun.
Masalahnya bukan hanya jumlah utang, tetapi biaya untuk mempertahankan utang itu. Beban bunga utang diproyeksikan hampir Rp600 triliun tahun ini, setara lebih dari seperlima penerimaan pajak. Artinya ruang fiskal negara makin sempit.
Saat bersamaan, rupiah terus berada dalam tekanan. Ketika kurs bergerak jauh di atas asumsi APBN, beban utang luar negeri otomatis membengkak dalam rupiah. Cadangan devisa juga terus turun dalam beberapa bulan terakhir. Ini menunjukkan otoritas moneter bekerja keras menjaga stabilitas rupiah dan aliran modal.
Akan tetapi, Bank Indonesia (BI) tidak memiliki keterbatasan ruang tanpa batas. Intervensi agresif bisa menguras devisa. Intervensi terlalu jauh bisa memperlemah rupiah lebih dalam. Pasar sebenarnya sudah memberi sinyal. Credit Default Swap (CDS) Indonesia naik cukup tajam.
Yield obligasi pemerintah juga meningkat hingga mendekati level tertinggi sejak tahun lalu. Itu bukan sekadar angka teknis. Itu bahasa pasar yang sedang berkata: risiko Indonesia meningkat. Ketika risiko dianggap lebih tinggi, investor meminta imbal hasil lebih besar untuk membeli obligasi pemerintah. Akibatnya biaya utang negara ikut naik.
Di sinilah lingkaran tekanan mulai terbentuk: utang bertambah, bunga naik, ruang fiskal menyempit, lalu pemerintah harus menerbitkan utang baru lagi.
Yang paling mengkhawatirkan sebenarnya bukan satu indikator tertentu, tetapi kenyataan bahwa hampir semua indikator mulai bergerak ke arah yang sama: rupiah melemah, CDS naik, yield obligasi naik, cadangan devisa turun, utang membesar, dan PHK mulai meningkat.
Pasar biasanya membaca retakan lebih cepat daripada pemerintah. Karena itu situasi ini tidak bisa lagi dijawab hanya dengan narasi optimisme. Pemerintah perlu lebih jujur membaca tekanan yang sedang terjadi. Jangan menunggu data angka BPS dirilis setelah keadaan sudah runyam, tapi lihat fakta masyarakat yang sedang terjadi.
Solusi
Akan tetapi, kritik tanpa jalan keluar hanya akan menjadi keluhan. Karena itu pemerintah pusat perlu mulai melakukan koreksi fundamental. Pertama, disiplin fiskal harus dikembalikan sebagai prioritas utama. Belanja negara perlu difokuskan pada sektor produktif yang punya dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli. Proyek-proyek mercusuar yang manfaat ekonominya lemah sebaiknya ditunda sementara.
Kedua, pemerintah harus memperbaiki kualitas investasi, bukan sekadar mengejar angka komitmen. Investor membutuhkan kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan stabilitas kebijakan. Tanpa itu, investasi mudah masuk di atas kertas tetapi sulit menjadi aktivitas ekonomi nyata.
Ketiga, strategi industrialisasi nasional harus diperkuat. Indonesia terlalu lama bergantung pada konsumsi dan komoditas mentah. Ketika harga global melemah atau konsumsi domestik turun, ekonomi langsung kehilangan tenaga. Tanpa industri manufaktur yang kuat, pertumbuhan akan terus rapuh.
Keempat, pemerintah perlu menjaga stabilitas pangan dan energi secara serius. Inflasi pangan adalah ancaman terbesar bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Jika daya beli runtuh, maka pertumbuhan otomatis kehilangan fondasi.
Di daerah seperti Sulsel, tantangannya bahkan lebih konkret. Ekonomi Sulsel selama ini bertumpu pada perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Karena itu pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu kebijakan pusat.
Sulsel membutuhkan langkah cepat untuk memperkuat rantai distribusi pangan antardaerah agar harga tidak mudah melonjak. Biaya logistik harus ditekan melalui konektivitas pelabuhan, jalan distribusi, dan stabilisasi ongkos transportasi.
Pemerintah daerah juga perlu mempercepat hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar nilai tambah tidak terus keluar daerah. Selama ini Sulsel kuat di produksi, tetapi lemah di pengolahan.
Di sektor tenaga kerja, pemerintah daerah harus mulai agresif menciptakan program padat karya dan pelatihan ulang untuk pekerja yang terkena PHK. Jika pengangguran meningkat di tengah kenaikan biaya hidup, tekanan sosial akan cepat membesar.
Yang paling penting: pemerintah daerah harus mulai lebih sensitif membaca sinyal ekonomi rakyat dari fakta kehidupan sehari hari, jangan menunggu rilis data BPS yang datangnya belakangan. Rakyat tidak hidup di dalam tabel statistik. Mereka hidup di pasar. Mereka merasakan harga beras, minyak goreng, biaya sekolah, dan ongkos hidup yang terus naik.
Ketika angka pertumbuhan terlihat tinggi tetapi kehidupan terasa makin berat, maka yang terancam bukan hanya ekonomi. Yang terancam adalah kepercayaan publik. Sejarah ekonomi menunjukkan, krisis hampir selalu dimulai ketika terlalu banyak tanda bahaya dianggap sekadar gangguan kecil. Mungkin, hari-hari ini, retakan itu sudah mulai terdengar lebih jelas. (*)
*Penulis adalah Guru Besar Ekonomi Keuangan Negara, Unhas
