Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara soal isu pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Dalam klarifikasi itu, Dedi membantah keras soal isu pergantian nama tersebut.
Seperti diketahui, isu pergantian nama Pemprov Jabar menjadi Tatar Sunda itu bermula dari rangkaian peringatan Milangkala Tatar Sunda. Dalam peringatan itu, biasanya digelar beberapa rangkaian acara seperti kirab budaya serta pameran warisan Sunda.
Pemprov Jabar bahkan telah resmi menetapkan tanggal 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda. Peringatan ini berbeda dengan Hari Jadi Provinsi (19 Agustus) karena fokus pada penguatan akar budaya dan jati diri sejarah, bukan administratif.
Meski begitu, peringatan itu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Bahkan, banyak yang mengaitkan hal tersebut dengan dugaan perubahan nama administratif provinsi Jabar menjadi Tatar Sunda.
Heboh isu Provinsi Jawa Barat ganti nama jadi Tatar Sunda, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung buka suara. Dedi menyebut isu pergantian nama itu adalah wacana liar yang tidak substansial.
"Enggak ada itu, itu narasi dari siapa? Narasi enggak jelas itu," ujar Dedi Mulyadi seusai prosesi budaya penyerahan Mahkota Binokasih kepada Keraton Sumedang Larang di Gedung Srimanganti, Kompleks Gedung Negara, Senin (18/5/2026) dilansir dari Kompas.com.
Dedi menjelaskan acara Milangkala Tatar Sunda yang diisi dengan Kirab Mahkota Binokasih di sejumlah daerah Jawa Barat itu tidak ada kaitannya dengan wacana perubahan nama provinsi.
Dedi meminta agar acara itu dilihat dari dampak ke sektor ekonomi warga. Menurutnya, acara bertemakan budaya itu membawa dampak kuat mulai dari hotel-hotel yang penuh hingga kunjungan wisatawan yang makin meningkat.
"Yang harus dilihat itu implikasi dari kegiatan ini cukup kuat. Coba lihat hotel-hotel penuh, kunjungan ke Jawa Barat makin meningkat, dan beberapa daerah mulai tampak bersih," tutur dia.
"Bahwa spirit Jawa Barat ini sangat kuat, misalkan spirit orang-orang menyaksikan, kalau dikalkulasikan itu sudah jutaan orang, dari kita keliling itu kan dan peristiwa ini tidak pernah ada di Jawa Barat," ucap Dedi.
Meski begitu, pria yang biasa dipanggil KDM ini memberi evaluasi dari rangkaian kegiatan budaya tersebut. Menurutnya, Pemprov jabar harus memperhatikan tata lingkungan, tata arsitek hingga kebersihan di daerah Jabar.
"Catatannya adalah, ke depan seluruh daerah di Jawa Barat harus lebih baik, kebersihannya harus ditingkatkan, penataan lingkungan harus dikuatkan, tata arsitek (tiap daerah) harus mulai dibangun, branding-nya harus mulai dikembangkan, serta tata estetikanya harus sangat kuat," tutur dia.
"Nah nanti ke depan itu, harus selaras, jadi bisa mendatangkan gelombang publik untuk datang. Sehingga, saat ini banyak yang berkunjung tapi tidak menginap, karena tidak memiliki nilai ekonomi yang kuat," tutur dia.
"Tetapi yang paling utama untuk saat ini, jangan dulu berpikir pariwisata, jangan berpikir orang berkunjung. Mikirnya satu saja, kita urus lembur kita, kita tata kota kita, jangan dulu berpikir hasil kemudian melupakan proses," ujar Dedi Mulyadi.
Sementara itu, isu Provinsi Jawa Barat ganti nama jadi Tatar Sunda juga diklarifikasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar. Ia mengatakan, nama Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih tetap dan telah diatur dalam undang-undang.
"Saya pikir kalau nama provinsi Jawa Barat sih masih ada dalam undang-undang ya. Untuk saat ini kan kita di Milangkala Tatar Sunda ini unsur budaya dan teritorial historis ya, tentang kerajaan Sunda dan lain-lain. Jadi tidak ada berkaitan dengan wilayah administratif," katanya.
Adi mengatakan peringatan Hari Tatar Sunda tidak berhubungan dengan perubahan wilayah pemerintahan atau administrasi daerah. Istilah Tatar Sunda dalam kegiatan tersebut lebih menekankan pada nilai sejarah dan budaya Sunda yang pernah berkembang di wilayah Jawa Barat.
"Ini di awal ya, pada saat ada kajian. secara akademis sudah dikaji oleh akademisi. Disampaikan juga bahwa Milangkala Tatar Sunda ini mengangkat historis kesundaan, dan sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur juga untuk penetapannya di tanggal 18 Mei," ucapnya.
Adi menyampaikan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tetap diperingati setiap 19 Agustus sesuai aturan yang berlaku saat ini.
"Tetap ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi tetap bisa dikatakan tanggal 19 Agustus, kita mungkin nanti menunggu kajian lebih lanjut untuk tahun depan," ucap Adi. (*)
Artikel Asli
