Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengakselerasi pemulihan sektor agribisnis di Sumatera Barat usai diterjang bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Tercatat, sebanyak 6.451 hektare lahan sawah di 14 kabupaten dan kota mengalami kerusakan dan kini menjadi fokus utama rehabilitasi pemerintah.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa intervensi langsung dari pemerintah pusat, merupakan wujud nyata kehadiran negara. Untuk mempercepat roda ekonomi petani, Kementan memastikan seluruh beban biaya pemulihan lahan dan infrastruktur pendukungnya tidak akan memberatkan masyarakat terdampak.
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat,” ujar Mentan Amran dikutip dari keterangan resminya, Selasa (19/5/2026).
Secara teknis, komando di lapangan dikawal langsung oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Kepala BRMP, Fadjry Djufry menjelaskan jajarannya di daerah diinstruksikan untuk memitigasi risiko kegagalan panen susulan melalui pendekatan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi demografi dan kerusakan lahan.
“Tidak hanya fokus pada pemulihan fisik lahan, BRMP juga memastikan pendampingan kepada petani berjalan optimal agar produktivitas pertanian dapat kembali meningkat secara berkelanjutan,” tutur Fadjry dalam kesempatan yang berbeda.
Di level daerah, Kepala BRMP Sumatera Barat, Salwati menjabarkan bahwa langkah rehabilitasi tidak dilakukan secara serampangan. Timnya telah turun ke lapangan untuk melakukan uji laboratorium terhadap sampel tanah yang terendam banjir dan material endapan.
Lebih lanjut, hasil identifikasi ini akan menjadi acuan dosis pupuk, perbaikan unsur hara, hingga sterilisasi cemaran.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap pemulihan lahan pertanian dapat berlangsung lebih cepat sehingga produktivitas sawah masyarakat dapat kembali optimal dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga,” ungkap Salwati.
Progres di lapangan pun mulai membuahkan hasil. Saat ini, sekitar 2.100 hektare lahan telah memasuki fase tanam ulang menggunakan varietas benih yang lebih tahan terhadap anomali cuaca dan kondisi pascabencana. Tak hanya itu, proyek fisik untuk memperbaiki ekosistem pertanian juga terus dikebut.
“Hingga saat ini, rehabilitasi telah memasuki tahap konstruksi pada lahan seluas 3.049,89 hektare yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Sumatera Barat,” tambah Salwati.
Sebagai pelengkap program pemulihan, Kementan juga telah mendistribusikan berbagai sarana produksi pertanian (saprotan), mulai dari benih, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan). Proses ini dikawal ketat lewat sinergi lintas instansi, termasuk pencocokan data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), serta kolaborasi bersama pemerintah daerah, TNI, akademisi, dan penyuluh guna mengamankan lumbung pangan di wilayah Sumatera Barat.
