Oleh: Anas I. Anwar Makkatutu
Guru Besar FEB Unhas
Di tengah gejolak ekonomi global yang dipicu fluktuasi dolar AS, ironi pahit terjadi di pedesaan Indonesia: masyarakat desa nyaris tak pernah memegang dolar, tetapi justru paling menderita saat rupiah melemah. Sementara elite kota dan konglomerat bisa berlindung dengan aset valas atau lindung nilai, petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa hanya bisa gigit jari ketika harga pupuk, BBM, atau barang impor melonjak.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “rakyat di desa enggak pakai dollar” dalam merespons pelemahan rupiah perlu dikoreksi secara akademis agar tidak menyesatkan publik. Meski mungkin dimaksudkan untuk menenangkan, logika tersebut keliru secara ilmiah dan mengabaikan kompleksitas ekonomi modern. Dalam sistem terbuka seperti Indonesia, dampak nilai tukar tidak hanya menyasar mereka yang langsung bertransaksi dolar. Faktanya, transaksi di desa hampir 100% menggunakan rupiah.
Namun, kebijakan makroekonomi—seperti utang luar negeri dalam dolar atau ketergantungan impor pangan—justru membuat fluktuasi mata uang AS langsung menghantam kehidupan desa. Contoh nyata: Saat rupiah anjlok, harga pupuk naik karena komponen impornya lebih mahal. Petani menjual hasil panen tetap dalam rupiah, tapi biaya produksi membengkak. Harga solar (yang harganya terkait pasar global) melonjak, tetapi pendapatan nelayan tradisional tak ikut naik.
Sebagian besar masyarakat desa menjalankan aktivitas ekonomi yang sepenuhnya berputar dalam ekosistem rupiah. Penghasilan mereka berasal dari bertani, berdagang kecil, menjadi buruh harian, atau mengelola usaha mikro yang nyaris tidak memiliki keterhubungan langsung dengan arus ekonomi global. Berbeda dengan masyarakat di kota besar yang lebih dekat dengan sektor ekspor, investasi asing, atau industri yang terhubung dengan pasar internasional, warga desa tidak memiliki akses terhadap instrumen ekonomi yang dapat melindungi mereka dari gejolak nilai tukar. Karena itu, ketika dolar menguat dan rupiah melemah, dampaknya justru paling berat dirasakan oleh kelompok yang bahkan tidak pernah bertransaksi menggunakan dolar sama sekali. Dalam konteks ini, “tidak memegang dolar” bukan sekadar persoalan mata uang, tetapi cerminan keterbatasan akses terhadap peluang, perlindungan, dan keamanan ekonomi.
Kondisi tersebut sangat terasa di sektor pertanian. Pelemahan rupiah membuat harga berbagai kebutuhan produksi seperti pupuk, benih, pestisida, hingga alat pertanian ikut meningkat karena banyak komponen masih bergantung pada impor atau harga global. Namun kenaikan biaya itu tidak otomatis diikuti peningkatan harga hasil panen di tingkat petani. Rantai distribusi yang panjang dan dominasi tengkulak membuat posisi tawar petani tetap lemah. Akibatnya, petani menghadapi situasi yang timpang: biaya produksi terus naik sementara pendapatan stagnan. Mereka dipaksa bekerja dalam tekanan yang lebih besar, tetapi nilai ekonomi yang mereka terima justru semakin mengecil. Pada akhirnya, gejolak makroekonomi yang terlihat abstrak di tingkat pusat berubah menjadi beban nyata di meja makan keluarga desa.
Nasib serupa dialami nelayan dan pelaku usaha mikro di pedesaan. Kenaikan biaya operasional membuat ruang keuntungan semakin sempit. Pemilik warung kecil harus memutar otak ketika harga barang dari distributor naik, sementara daya beli masyarakat sekitar justru menurun. Mereka terjebak dalam dilema: menaikkan harga berarti risiko pembeli berkurang, tetapi mempertahankan harga sama saja dengan mengurangi keuntungan yang sudah tipis.
Yang lebih menyakitkan, masyarakat desa sering kali tidak memahami mengapa semua itu terjadi. Mereka hanya melihat harga-harga naik, pengeluaran membengkak, sementara pendapatan tetap. Tidak ada penjelasan yang sampai secara sederhana bahwa gejolak ekonomi global, perang dagang, kenaikan suku bunga bank sentral dunia, atau ketidakpastian pasar internasional dapat menjalar hingga ke desa-desa terpencil. Bagi mereka, semua itu terasa seperti “hujan dari langit yang entah datang dari mana”, tetapi membasahi atap rumah mereka.
Masyarakat desa adalah pihak yang paling minim alat untuk melindungi diri dari guncangan dolar: Tidak punya tabungan dalam dolar seperti kalangan menengah atas perkotaan, Akses terbatas pada instrumen lindung nilai, seperti reksadana valas atau properti berbasis dolar, dan Ketergantungan pada rantai pasok global (misalnya, obat-obatan atau mesin pertanian impor) tanpa punya daya tawar.
Inilah wajah ketimpangan dalam sistem ekonomi kita. Ketika ekonomi global bergejolak, kelompok yang paling rentan justru menjadi penanggung beban terbesar, padahal mereka bukan aktor utama dalam permainan ekonomi tersebut. Mereka tidak berinvestasi di pasar global, tidak terlibat dalam transaksi ekspor-impor skala besar, bahkan mungkin tidak pernah tahu berapa nilai tukar rupiah hari ini. Namun merekalah yang harus menyesuaikan menu makan keluarga, menunda biaya pendidikan anak, atau mengurangi kebutuhan pokok demi bertahan.
Pada akhirnya, dinamika nilai tukar bukan sekadar persoalan angka di layar pasar keuangan atau pembahasan para ekonom di ruang rapat kebijakan. Fluktuasi dolar juga hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kecil yang jauh dari pusat kekuasaan ekonomi. Ia terasa ketika petani harus menekan biaya tanam karena harga pupuk melonjak, ketika nelayan memilih tidak melaut sebab ongkos bahan bakar semakin berat, atau ketika keluarga di desa mulai mengurangi kebutuhan rumah tangga agar pengeluaran tetap cukup sampai akhir bulan. Mereka mungkin tidak pernah memiliki rekening dolar ataupun terlibat dalam transaksi internasional, tetapi justru merekalah yang paling cepat merasakan dampak melemahnya rupiah. Di balik setiap perubahan kurs, ada beban hidup yang diam-diam bertambah bagi masyarakat yang ruang bertahannya sudah sangat terbatas. (*)
