JAKARTA, KOMPAS – Menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF untuk mewujudkan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Hal itu bakal diwujudkan dengan penekanan terhadap penguatan peran negara untuk mengelola sumber daya dan perekonomian nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para menteri Kabinet Merah Putih, anggota legislatif, dan para pimpinan partai politik, Presiden berpidato selama dua jam. Pidato berlangsung dalam pembukaan Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Saat membuka pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan alasannya meminta waktu secara khusus untuk menyampaikan sendiri arah KEM dan PPKF di hadapan parlemen dalam pembicaraan awal mengenai penyusunan RAPBN 2027. Ini merupakan peristiwa pertama dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, arah kebijakan ekonomi makro negara ini disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada DPR.
Menurut dia, penyampaian arah kebijakan ekonomi makro secara langsung oleh Presiden penting karena Indonesia tengah menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Perang terjadi di banyak negara dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di dalam negeri.
“Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Presiden RI harus hadir langsung menyampaikan KEM dan PPKF serta pengelolaan negara,” tutur Prabowo.
Selain itu, Presiden Prabowo memandang, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara melainkan wujud alat perjuangan bangsa. APBN disebut sebagai alat untuk melindungi rakyat, mengukuhkan dasar dan sendi bangsa, serta alat untuk memastikan agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera.
Dalam kerangka ekonomi makro yang telah disusun, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai 11,82—12.40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), dan belanja negara sebesar 13,62—14,80 persen dari total PDB. Sementara defisit APBN, dijaga sebesar 1,80—2,40 persen dari PDB.
Selain itu, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8—6,5 persen, inflasi 1,5—3,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,5—7,3 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berkisar antara Rp 16.800 dan Rp 17.500. Adapun harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70-95 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 602-615.000 barel per hari, serta lifting gas bumi, 934-977.000 barel per hari.
“Dengan kebijakan fiskal yang tepat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh. Pertumbuhan itu harus tercermin dari peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata,” kata Prabowo.
Oleh karena itu, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 6,0-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,30-4,87 persen. Begitu pula rasio gini diharapkan mencapai angka 0,362-0,367, indeks modal manusia membaik menjadi 0,575, indeks kesejahteraan petani juga meningkat menjadi 0,803.
“Proporsi penciptaan lapangan kerja formal juga ditargetkan naik menjadi 40,81 persen,” ujar Presiden.
Untuk mencapai sejumlah target pada tahun 2027 serta menghadapi tantangan pengelolaan ekonomi secara nasional, Prabowo mengingatkan agar bangsa Indonesia kembali pada falsafah ekonomi yang telah dirumuskan para pendiri bangsa di dalam konstitusi. Sebab, para pendiri bangsa telah membuat formulasi yang sesuai dengan pengalaman atas praktik kolonialisme dan imperialisme yang merenggut kedaulatan baik sebagai bangsa maupun sebagai manusia.
Falsafah ekonomi dimaksud tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan kedaulatan bangsa, peran negara, serta asas kekeluargaan dalam mengolah seluruh sumber daya dan perekonomian. Menurut Prabowo, jika Pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan secara tepat, murni, dan konsekuen, Indonesia bakal menjadi negara yang adil dan makmur. Masyarakat pun bisa menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak.
Apalagi, lanjut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar. Di era kolonialisme, Belanda bisa menjadi negara dengan PDB tertinggi di dunia selama sekitar 400 tahun karena menguasai kekayaan Nusantara. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, perekonomian Indonesia justru masih tertinggal.
Presiden mencontohkan, Indonesia adalah pengekspor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi terbesar di dunia. Ekspor tiga komoditas tersebut bisa menghasilkan devisa sekitar 65 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.100 triliun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya dengan anggota G20, rasio belanja Indonesia terhadap PDB masih terendah, begitu juga rasio penerimaan negara terhadap PDB.
Selain itu, dalam tujuh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di angka 5 persen. Menurut Prabowo, itu berarti kekayaan nasional semestinya naik sebesar 35 persen. Akan tetapi, jumlah rakyat miskin justru naik, beriringan dengan turunnya jumlah kelas menengah.
Lebih jauh lagi, berkaca pada sejarah, sepanjang Orde Baru nilai ekspor Indonesia tak pernah lebih kecil dari impor. Akan tetapi, keuntungan yang didapatkan justru lebih banyak berada di luar negeri, bukan di dalam negeri. Selama itu pula, terjadi under invoicing karena banyak pengusaha yang menjual kekayaan negara di luar negeri.
“Saya bertanya pada majelis ini, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini karena sistem perekonomian kita yang tidak berada pada trajektori yang benar,” kata Prabowo.
Presiden pun kembali menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus dikelola sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, bukan dengan azas lain seperti kapitalisme ataupun neoliberalisme.
Perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, serta bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
“Bahasa yang digunakan pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak usah kita cari tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru perekonomian nasional kita,” kata Prabowo.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR akan selalu mendukung program Pemerintah sepanjang bertujuan menyejahterakan rakyat. Pihaknya akan mengevaluasi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membahas rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027.
“Seperti harapan yang selalu disampaikan Bapak Presiden bahwa gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, serta untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Puan.
