Proses perizinan usaha di Indonesia dinilai berjalan sangat lambat. Kondisi karut-marut birokrasi tersebut memicu kekecewaan mendalam dari Presiden Prabowo Subianto.
Kritik tajam tersebut disampaikan langsung oleh Presiden di hadapan para menteri dan anggota dewan. Momen ini terjadi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Prabowo menilai efisiensi birokrasi di tanah air tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Oleh sebab itu, perbaikan di tubuh institusi pemerintah menjadi hal yang sangat mendesak demi menciptakan iklim investasi yang sehat bagi sektor swasta.
Presiden secara blak-blakan menyebut lambatnya sistem birokrasi di Indonesia sebagai hal yang memalukan. Ia menuntut agar segala bentuk tindakan yang mempersulit para pelaku usaha segera dihentikan.
"Justru pemerintah harus memperbaiki semua institusi kita agar iklim usaha yang baik," kata Prabowo dalam pidatonya mengenai penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. "Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu, kalau Malaysia bisa izin 2 minggu kenapa kita harus izin 2 tahun, memalukan," lanjutnya mengecam.
Presiden juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran menteri dan kepala badan untuk menertibkan aparatur di bawahnya. Ia menyoroti banyaknya aturan turunan di tingkat bawah yang justru menjadi penghambat masuknya investasi.
"Dan kita jangan banyak inisiatif, sudah perintah Presiden di bawah dibikin lagi, diolah lagi," ujar Prabowo dengan nada tegas. "Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah, akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan ke bawah," tambahnya.
Para pembantu kabinet diminta untuk lebih waspada terhadap trik yang kerap dilancarkan oleh oknum birokrat senior. Kelompok tersebut dinilai sering memanfaatkan momentum kelengahan menteri demi mendapatkan persetujuan atas regulasi yang bermasalah.
"Waspada kalau birokrat-birokrat itu karena mereka pengalamannya lama tapi mereka kan keluar tiap 5 tahun, itu juga kalau nggak direshuffle," seloroh Prabowo di tengah pidatonya. "Mereka itu lama, ciri khas birokrat mereka akan minta tanda tangan pada waktu 17.30 sore waktu kamu udah capek dia minta tanda tangan. Banyak dari Golkar yang senyum berarti pengalamannya banyak, karena saya mantan Golkar juga," kelakarnya yang disambut tawa hadirin.
Baca Juga: Prabowo Pasang Target Baru: Kemiskinan dan Pengangguran Turun Drastis di 2027
Pada bagian akhir arahannya, Presiden menginstruksikan pembersihan total terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang masih marak di berbagai instansi. Sektor pelayanan publik menjadi sasaran utama yang harus segera dibenahi secara menyeluruh.
"Para pengusaha mengeluh mereka mengalami pungli-pungli yang banyak, saya ingatkan semua kepala badan, menteri untuk segera membersihkan birokrasinya masing-masing," ucap Prabowo memerintahkan ketegasan. "Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak," pungkasnya menutup instruksi tersebut.
