Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menginstruksikan Kepala SKK Migas untuk bertindak tegas dengan mengganti pejabat di lingkungan internal yang dinilai lambat dalam memproses perizinan.
Bahlil tidak ingin investasi hulu migas terhambat oleh birokrasi di tingkat bawah.
Peringatan keras tersebut disampaikan Bahlil di hadapan para investor dan pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam acara IPA Convex ke-50 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5/2026).
“Saya sudah minta kepada Kepala SKK Migas, kalau ada yang masih lambat di bawah, ganti orangnya, jangan bikin pusing. Ini kata Bapak Presiden Prabowo itu ‘deep state’. Tetapi kalau pengusahanya yang agak nakal, tertibkan mereka, karena kita butuh yang baik semuanya,” tegas Bahlil.
Bahlil mengungkapkan kekesalannya terhadap alur birokrasi yang menurutnya kerap “melenceng” dari arahan pimpinan tertinggi. Ia menyebut hambatan tersebut biasanya terjadi di level koordinator hingga verifikator.
“Jangan kita presiden sudah A, menteri A, di bawah mulai A-minus. Ya, direktur A-minus. Nanti direktur sudah mulai B. Nanti apa lagi? Koordinator. Koordinator sudah B-minus. Yang biasa bikin kacau ini kor-kor ini: koordinator, subkoordinator, verifikator. Terakhir tor-tor-tor. Nah, ini biasanya yang mutar itu di situ. Saya minta jangan lagi diperlambat,” katanya.
Baca Juga: Purbaya Siap Jalankan Perintah Prabowo soal Copot Dirjen Bea Cukai
Baca Juga: Pesan Prabowo ke Purbaya: Kalau Pimpinan Bea Cukai Tidak Mampu, Segera Ganti!
Menurut Bahlil, ketegasan ini diperlukan karena risiko investasi di sektor hulu migas sangat besar, sehingga pemerintah harus memberikan kemudahan layanan, bukan justru mempersulit. Ia juga berjanji akan melakukan reformasi regulasi demi mencapai target lifting 1 juta barel per hari pada 2029–2030.
Minta Gubernur Kaltim Kawal Produksi ENI dan Petronas
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil secara khusus menitipkan pesan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memberikan dukungan penuh kepada perusahaan migas ENI dan Petronas. Hal ini menyusul temuan cadangan gas raksasa sebesar 7 TCF di wilayah tersebut yang diharapkan segera berproduksi.
“Tolong saya titipkan untuk teman-teman dari ENI dan dari Petronas yang baru menemukan—total sekitar 7 TCF dan 200.000 barel ekuivalen minyak—dibantu agar 2028–2029 mereka sudah bisa berproduksi,” ujar Bahlil kepada Gubernur Kaltim yang hadir.
Bahlil juga menekankan pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam proyek besar tersebut, namun dengan catatan harus profesional dan memiliki kualifikasi teknis yang mumpuni.
“Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama profesional. Jangan pengusaha daerah hanya pengusaha proposal. Ini sektor hulu migas harus profesional. Ini bukan perusahaan APBN atau APBD yang asal kerja. Salah las pipa saja bisa bocor, bisa menimbulkan korban,” pungkasnya.
