Kabupaten Gresik kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan layanan hukum digital di Jawa Timur. Tidak hanya mempertahankan capaian sebagai daerah dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik, Pemkab Gresik kini menghadirkan terobosan baru melalui pengembangan ekosistem layanan hukum digital berbasis kecerdasan buatan (AI).
Penghargaan JDIH diserahkan langsung oleh Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur dalam rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (20/5/2026).
Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik meraih penghargaan Terbaik II kategori Pemerintah Daerah. Sementara DPRD Kabupaten Gresik berhasil menyabet penghargaan Terbaik I kategori DPRD Kabupaten/Kota.
Penghargaan untuk Pemkab Gresik diterima Achmad Washil Miftahul Rachman Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik mewakili Bupati Gresik. Capaian itu mempertegas konsistensi Gresik dalam membangun layanan hukum yang tertib administrasi sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Transformasi terbaru JDIH Gresik diwujudkan melalui inovasi JDIH LexPedia. Platform tersebut tidak lagi hanya menjadi pusat dokumentasi produk hukum, tetapi berkembang menjadi layanan hukum digital yang memungkinkan masyarakat mengakses konsultasi hukum, pencarian regulasi, hingga penjelasan pasal pidana langsung melalui telepon genggam.
Salah satu fitur unggulan yang diperkenalkan ialah LexA-Gresik, asisten hukum berbasis AI yang terintegrasi dengan WhatsApp. Melalui fitur ini, masyarakat cukup mengirimkan pertanyaan sederhana untuk memperoleh informasi terkait peraturan daerah, peraturan bupati, maupun kebijakan lain di Kabupaten Gresik.
Sistem akan menelusuri database produk hukum daerah dan menyajikan jawaban dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, mulai dari kepala desa, pelaku UMKM, mahasiswa, hingga warga umum.
Selain itu, JDIH LexPedia juga menghadirkan fitur Policy Brief AI yang dirancang membantu perangkat daerah menyusun analisis kebijakan secara lebih cepat, sistematis, dan berbasis regulasi yang valid.
Melalui fitur tersebut, aparatur pemerintah dapat memperoleh draft awal policy brief lengkap dengan identifikasi masalah, landasan hukum, hingga rekomendasi kebijakan. Inovasi ini sekaligus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis data di Kabupaten Gresik.
Achmad Washil mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi pengingat bahwa pelayanan hukum harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Kami ingin JDIH benar-benar menjadi ruang pelayanan publik yang terbuka, inklusif, dan mudah dijangkau siapa saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan JDIH LexPedia menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan transparansi pemerintahan.
“JDIH hari ini bukan lagi sekadar ruang arsip regulasi. Kami ingin JDIH menjadi pusat pengetahuan hukum sekaligus instrumen pendukung pengambilan kebijakan yang lebih modern dan responsif,” katanya.
Fitur lain yang turut diluncurkan ialah KUHP-Assistance, asisten AI yang membantu masyarakat memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pengguna dapat mencari pasal tertentu, meminta penjelasan sederhana, hingga membaca anotasi hukum untuk memahami konteks ketentuan pidana.
Pemkab Gresik juga membuka Ruang Partisipasi, kanal digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap rancangan peraturan bupati sebelum ditetapkan. Kanal tersebut menjadi upaya memperluas partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi daerah.
Seluruh layanan dalam ekosistem JDIH LexPedia dapat diakses secara gratis melalui portal JDIH Gresik tanpa perlu membuat akun. (ham/rid)
