Jakarta, VIVA – Nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menembus Rp17.600 per dolar AS kembali memicu kekhawatiran pelaku ekonomi. Pelemahan ini dinilai bukan sekadar gejolak jangka pendek, melainkan cerminan masalah struktural yang menumpuk dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri, menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan disebabkan oleh satu permasalahan saja, tapi merupakan kumpulan permasalahan dari tata kelola perekonomian Indonesia.
"Ini adalah satu rangkaian permasalahan, yang berkaitan dengan struktur fundamental ekonomi negara, baik moneter maupun fiskal, dan trust, kepercayaan dari lembaga rating maupun negara lainnya kepada Indonesia," ujarnya, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menegaskan, depresiasi rupiah tidak bisa dibebankan hanya kepada Bank Indonesia. Sebab, selain faktor domestik, ia juga menyoroti tekanan eksternal seperti konflik geopolitik yang mendorong inflasi impor.
"Akibat konflik terjadi krisis energi, yang akhirnya menyebabkan import inflation. Apalagi Indonesia, tidak hanya mengimpor energi, tapi juga beragam komoditas pangan lainnya, seperti gandum, bawang putih, daging sapi, garam dan lain lain," paparnya.
Di sisi pasar keuangan, ia menilai persoalan di pasar modal ikut memperburuk persepsi investor global. Kemudian dari sisi fiskal, Prof Didin menyoroti kebocoran anggaran dan inefisiensi belanja negara.
"Kebocoran anggaran, inefisiensi anggaran, korupsi, ini menjadi salah satu pemicu juga. Walaupun banyak yang sudah diperadilankan seperti timah, migas, hingga haji, tapi diduga yang belum diungkap oleh Kejaksaan dan KPK juga masih banyak. Ini juga terkait dengan masalah trust, maka itu Moody's maupun S&P me-downgrade rating Indonesia," kata Prof Didin.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran program prioritas pemerintah yang dinilai berpotensi menekan APBN dan menambah kebutuhan pembiayaan. "Apa yang terjadi hari ini pada kurs Rupiah merupakan puncak dari akumulasi tata kelola APBN dan moneter yang buruk," kata Prof Didin.
Ia menilai skema anggaran tersebut berpotensi mendorong pembengkakan utang baru hingga Rp826 triliun pada 2026. Ia juga mendorong agar pemerintah memperketat disiplin fiskal dan menjaga kepercayaan pasar.
