Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendukung komitmen Presiden Prabowo membenahi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dengan membentuk badan pengelola ekspor.
Komitmen ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.
Menurut Eddy, Pidato Presiden Prabowo mengenai tata kelola ekspor komoditas menegaskan kembali amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan serta kemaslahatan rakyat.
Dia mengatakan, selama ini, negara menghadapi persoalan serius dalam tata niaga ekspor SDA, khususnya praktik under invoicing dan transfer pricing yang dilakukan oknum pelaku usaha. Praktik tersebut menyebabkan nilai ekspor yang tercatat tidak mencerminkan nilai sesungguhnya sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan negara dan devisa hasil ekspor.
"Langkah penataan ekspor komoditas ini penting untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyat. Selama ini ada persoalan under invoicing dan transfer pricing yang menyebabkan pendapatan negara dari ekspor SDA berada di bawah nilai sebenarnya," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
"Kami berharap mekanisme baru yang disiapkan pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi perdagangan komoditas, sekaligus memaksimalkan penerimaan devisa negara di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional," lanjut Waketum PAN ini.
Namun demikian, dia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan harus dilakukan secara hati-hati dan komunikatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha.
"Yang perlu dilakukan saat ini adalah mengajak pelaku usaha di sektor-sektor yang masuk dalam Perpres tersebut untuk berdiskusi secara terbuka. Para pembantu Presiden perlu membangun komunikasi yang baik agar tidak muncul keraguan, kebingungan, maupun keresahan di kalangan pelaku usaha," lanjutnya.
Eddy menekankan bahwa sektor ekspor komoditas tetap membutuhkan kepastian regulasi dan iklim usaha yang sehat agar Indonesia tetap kompetitif di pasar global. Karena itu, proses transisi menuju mekanisme baru harus mengedepankan prinsip kepastian dan kemudahan berusaha, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri.
"Tujuan utamanya adalah memperkuat kepentingan nasional tanpa mengganggu keberlangsungan usaha dan daya saing ekspor Indonesia. Negara membutuhkan penerimaan yang optimal, sementara dunia usaha juga membutuhkan kepastian dan kejernihan aturan," tutupnya.
(akd/akd)
