JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan publik agar tidak menekan pemerintah secara berlebihan dalam upaya pembebasan WNI.
Menurut Hikmahanto, situasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding kasus-kasus sebelumnya karena posisi Israel yang tengah berada dalam konflik regional.
Ia khawatir Israel dapat memanfaatkan penahanan WNI untuk kepentingan politik tertentu.
Hikmahanto menyebut salah satunya bisa terkait hubungan diplomatik. Namun ia menegaskan opsi membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukan pilihan yang realistis bagi Indonesia.
“Jelas tidak mungkin,” ujar Hikmahanto.
Menurut Hikmahanto, langkah paling realistis saat ini adalah mendorong penanganan secara multilateral bersama negara-negara lain dan memanfaatkan jalur hukum internasional.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pengacara internasional yang memang telah disiapkan dalam SOP Global Sumud Flotilla apabila para relawan ditahan di Israel.
Di akhir pernyataannya, Hikmahanto melontarkan kritik keras terhadap pola respons diplomasi pemerintah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menegaskan sikap DPR tetap sejalan dengan pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Menurut Dave, dukungan Indonesia terhadap Board of Peace atau BoP sebelumnya dilandasi semangat perdamaian dan rekonstruksi Gaza.
Dave juga mengungkapkan Komisi I DPR telah menerima aspirasi dari keluarga serta kelompok relawan terkait nasib WNI yang ditahan.
Ia menjelaskan, DPR kini mendorong diplomasi melalui dua jalur sekaligus, yakni pemerintah dan parlemen internasional.
Dave menilai langkah internasional terhadap konflik Gaza tidak cukup hanya berupa kecaman, tapi butuh tindakan nyata.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/sxltbYzhYEA
#palestina #israel #indonesia
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- palestina
- gaza
- israel
- indonesia
- global sumud flotilla
- relawan
