JAKARTA, DISWAY.ID -- Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menjelaskan dalam penyusunan APBN 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, dengan pendapatan negara sekitar 11,82 persen sampai 12,4 persen terhadap PDB.
Sedangkan, belanja negara 13,62 persen sampai dengan 14,8 persen dalam range terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan defisit 1,8 persen sampai 2,4 persen terhadap PDB.
BACA JUGA:Prabowo Minta Anak Muda Jangan Semua Ingin Jadi ASN: Harus Berani Jadi Pengusaha!
Pemerintah menetapkan range indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen, inflasi antara 1,5 persen sampai 3,5 persen.
"Ini akan dicapai dengan koordinasi ketat TPIP, TPID daerah, terutama rantai pasok pangan," katanya dalam konferensi pers KEM-PPKF dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2027, Rabu, 20 Mei 2026.
Selain itu, pemerintah menetapkan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Kemudian suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di level 6,5 persen sampai 7,3 persen.
Airlangga menilai proyeksi tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap surat utang negara.
BACA JUGA:Harga dan Cara Beli Tiket FIFA Matchday Juni 2026, Mulai Rp300 Ribu, Penjualan Dibuka 22 Mei
Pasalnya, harga minyak atau ICP di range antara 70 dolar Amerika Serikat (AS) sampai dengan 95 dolar AS per barel dengan target lifting minyak sebesar 602 sampai dengan 615.000 barel per hari.
Berkaca itu, sasaran pembangunan pada 2027 harapannya tingkat kemiskinan ditekan menjadi 6 persen sampai 6,5 persen, pengangguran terbuka 4,3 persen sampai dengan 4,8 persen, Rasio Gini 0,362 persen sampai dengan 0,367 persen, indeks modal manusia 0,575, indeks kesejahteraan petani di angka 08,038 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen.
Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program kerja prioritas nasional dengan beberapa pilar utama.
"Pertama, kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan dan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa serta penurunan kemiskinan," jelasnya.
BACA JUGA:Airlangga: Eksportir SDA Wajib Masukkan 100 Persen DHE ke Sistem Keuangan RI
Ia menegaskan, program prioritas itu didukung oleh penguatan di bidang pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan percepatan digitalisasi dan diplomasi ekonomi.
