Upaya melawan tengkes atau stunting di Indonesia ibarat menembakkan peluru ke segala arah, tanpa sasaran yang jelas. Data presisi menjadi salah satu kunci untuk menyelamatkan jutaan keluarga yang berisiko mengalami tengkes. Dengan begitu, bangsa ini dapat menikmati bonus demografi.
Indonesia belum terbebas dari kasus stunting, yakni kondisi di mana anak mengalami kegagalan tumbuh kembang sehingga memiliki tinggi badan lebih pendek daripada standar usianya. Kondisi ini disebabkan oleh malanutrisi atau kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam waktu lama.
Pada 2024 angka prevalensi stunting di Tanah Air mencapai 19,8 persen atau sekitar 4,5 juta anak mengalami tengkes. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2023 dengan angka prevalensi 21,5 persen. Angka ini berada di bawah ambang 20 persen sesuai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Meski demikian, prevalensi tengkes saat ini belum sesuai angka ideal, yakni 10 persen. ”Bahkan, kalau bisa angkanya 5 persen,” ujar Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Budi Setiyono.
Budi menyampaikan hal itu dalam acara Dialog Ruang Tengah Kemendukbangga/BKKBN bertema ”Sinergitas Program: Mengurai Persoalan Stunting untuk Kapitalisasi Bonus Demografi” di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Sejumlah pejabat terkait juga hadir di forum tersebut.
Jika angka tengkes bisa mencapai ideal, kata Budi, Indonesia berpotensi menikmati bonus demografi pada 2045. Bonus demografi merupakan kondisi ketika penduduk usia produktif mendominasi dibandingkan dengan anak-anak dan warga lansia sehingga berpotensi mempercepat pembangunan.
Selain penanganan tengkes, sejumlah faktor juga menentukan kapitalisasi bonus demografi. Faktor itu adalah wajib belajar 13 tahun, sertifikasi profesi penduduk, penciptaan investasi dan lapangan kerja, perlindungan sosial seluruh penduduk, hingga kontribusi pajak produk domestik bruto di atas 34 persen.
”Kita berada dalam fase bonus demografi. Kita tidak ingin negara jatuh dan gagal dalam kapitalisasi bonus demografi. Padahal, kita punya potensi dan masih ada waktu,” ujar Budi. Saat ini, dari 284 juta jiwa penduduk Indonesia, sekitar 196 juta warga berusia produktif (15-64 tahun).
Menurut Budi, penanganan tengkes sangat erat hubungannya dengan kapitalisasi bonus demografi. ”Jika banyak penduduk mengalami tengkes, kita tidak akan bisa produktif secara optimal. Mereka akan ditanggung negara. Karena itu, stunting harus ditekan seminimal mungkin,” ujarnya.
Namun, Budi mengakui, penanganan tengkes menghadapi setidaknya dua tantangan besar. Pertama, para pemangku kebijakan belum melihat stunting sebagai persoalan multidimensi. Akhirnya, penanganannya tidak komprehensif atau masih terpisah-pisah di setiap lembaga.
Tantangan kedua ialah belum adanya data yang presisi sesuai nama dan alamat. ”Tindakan atau sasaran penanganan stunting itu masih sporadis. Ibaratnya, kita punya peluru, (tapi) ditembakkan ke segala arah, baik dalam konteks sosialisasi, pemberian nutrisi, dan lainnya,” ujar Budi.
Oleh karena itu, penanggulangan tengkes ke depan perlu didukung data yang presisi. ”Sehingga, (kita) tidak seperti menembak tanpa ada sasaran yang jelas, tetapi fokus kepada keluarga-keluarga yang memang memiliki risiko stunting seandainya mereka itu memiliki anak,” ungkapnya.
Hingga tahun 2025, Kemendukbangga/BKKBN mencatat, terdapat 41,4 juta keluarga dengan pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, atau anak balita. Dari angka itu, terdapat 8,1 juta keluarga yang berisiko mengalami stunting (KRS). Penentuan KRS ini berdasarkan beberapa hal.
KRS yang dimaksud ialah pasangan usia subur yang terlalu muda, terlalu tua, memiliki terlalu banyak anak, terlalu sering melahirkan, atau tidak menggunakan keluarga berencana (KB) modern. Risiko juga ditemukan pada keluarga yang tidak memiliki akses air minum layak dan jamban sehat.
Budi mengatakan, identifikasi KRS itu sudah berdasarkan data presisi. Pihaknya pun telah membangun dashboard atau tampilan visual Data Keluarga Indonesia yang mencakup jumlah KRS berdasarkan nama dan alamat. Bahkan, terdapat foto rumah KRS yang belum memiliki sanitasi layak.
”Dengan data presisi ini, kita bisa mengetahui penyebab mereka berisiko mengalami stunting. Kalau penyebabnya adalah ekonomi, intervensinya ekonomi. Kalau penyebabnya karena sanitasi, tindakan yang kita sasar, ya, pemenuhan air bersihnya,” ujar Budi.
Bahkan, data presisi dapat membantu pemerintah membuat prioritas penanganan tengkes di tengah keterbatasan anggaran. Dari 8,1 juta KRS, terdapat 1.052.947 KRS yang termasuk desil 1 atau tergolong paling miskin. ”Ibaratnya, kelompok ini harus segera diberi pelampung agar tidak tenggelam,” ucap Budi.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendukbangga/BKKBN Rezky Murwanto menambahkan, data di dashboard itu awalnya bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Pihaknya lalu melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan.
Pihaknya akan memperbarui Data Keluarga Indonesia itu setiap tahun. Saat ini, data itu belum terbuka untuk publik karena mengandung data pribadi warga. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjut Rezky, masih melakukan penilaian terhadap dashboard tersebut.
”Data itu diharapkan membantu berbagai instansi dan pemerintah daerah sehingga intervensi penanganan tengkes tepat sasaran,” ujarnya. Data itu, misalnya, telah menjadi acuan dalam program Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting atau Genting, yakni kolaborasi berbagai pihak mencegah tengkes.
Pelaksana tugas Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan di Kemendukbangga/BKKBN Yuni Hastuningsih mengatakan, sebanyak 1 juta KRS ditargetkan menjadi penerima Genting tahun ini. Hingga Mei 2026, sebanyak 165.816 atau sekitar 16,58 persen yang telah menerima program itu.
Program itu berupa pemberian edukasi terkait gizi, pemenuhan nutrisi, penyediaan air bersih, hingga pembangunan jamban sehat. ”Dari 1 juta itu, sekitar 500.000 sasaran membutuhkan nutrisi. Kami akan sesuaikan kebutuhan sasaran penerima program dengan data yang tersedia,” ujar Yuni.
Yang penting adalah memastikan pelaksanaan program tidak bocor dan dikorupsi.
Dashboard itu juga digunakan dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita atau MBG 3B. Dari target 25,7 juta penerima MBG 3B, baru sekitar 8,9 juta penerima atau 34,64 persen yang memperoleh program itu hingga akhir April 2026.
Agus Herta Sumarto, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta, menilai, selama ini kebijakan pemerintah kerap tidak efektif karena tidak berbasis data akurat. Oleh karena itu, ia mendorong integrasi data kependudukan, sosial, hingga tengkes.
Namun, Agus menilai, pembenahan data saja tidak cukup untuk menangani tengkes. ”Yang penting adalah memastikan pelaksanaan program tidak bocor dan dikorupsi. Infrastruktur pemantauannya harus dibangun hingga ke teknis,” ungkapnya.
