Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan di institusi sipil.
Hal itu disampaikan Pigai saat membuka acara Kelas Jurnalis HAM di The Green Forest Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).
Advertisement
“Beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah memerintahkan untuk TNI-Polri masuk di wilayah sipil," kata Pigai.
Pigai mengungkapkan, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.
“Ini kalau menteri lain enggak berani bongkar kayak begini. Enggak pernah, tidak pernah! Yang ada itu menteri-menteri yang sipil (mengundang TNI-Polri masuk jabatan sipil)," ungkapnya.
Menurutnya, publik selama ini keliru apabila menganggap keterlibatan aparat di lembaga sipil merupakan instruksi langsung Prabowo sebagai Presiden. Dia pun mencontohkan kondisi yang berada di kementerian HAM.
Dia menegaskan, tidak ada satu pun pejabat di kementeriannya yang berasal dari latar belakang TNI maupun Polri. Mulai dari Office Boy (OB) hingga setingkat Irjen.
“Kementerian HAM ini mulai dari security, office boy, sampai direktur, pejabat, dirjen, irjen, satu orang pun tidak ada yang berlatar belakang TNI maupun Polri,” tegasnya.
Kendati demikian, Pigai mengaku tidak pernah mendapatkan teguran dari presiden meski tidak melibatkan aparat dalam struktur di kementeriannya.
