Pantau - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menegaskan arah arsitektur ekonomi nasional yang berpihak pada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
Tamsil mengatakan pidato Presiden tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menempatkan rakyat kecil dan daerah sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5).
DPD Soroti Konsep Ekonomi Jalan TengahTamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden Prabowo menjadi formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya ketimpangan ekonomi dunia.
Menurut dia, Indonesia membutuhkan model ekonomi yang tetap memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, namun negara harus hadir sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.
“Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai relevan untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif.
“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, di mana kue ekonomi dinikmati segelintir elit,” kata Tamsil.
Menurutnya, pembangunan berkeadilan sangat penting terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional.
DPD Dorong Perbankan Prioritaskan UMKMTamsil menegaskan DPD RI mendukung keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi daerah.
Ia meminta perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.
“Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi,” tegasnya.
Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi ketimpangan akses pembiayaan antara usaha besar dan pelaku usaha kecil.
“UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menilai dorongan Presiden terhadap pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda menjadi langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.
“Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja,” kata Tamsil.
DPD RI menyatakan siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mampu mempersempit kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
