Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki tolok ukur yang komprehensif.
“Jadi, minimal harusnya didesain untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu apa yang harus dicapai. Dari hasil kajian kami, itu belum terlihat,” ujar Aminudin Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Ia menyatakan hal tersebut diperlukan setelah KPK melakukan kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola program MBG pada tahun 2025 lalu. Dalam kajian itu, KPK menemui tidak adanya blueprint atau cetak biru komprehensif tentang keberhasilan atau output program MBG hingga akhir 2025.
“Yang dijadikan output adalah seberapa banyak penerima MBG itu, padahal maunya Presiden, program MBG ini adalah untuk mengatasi malnutrisi atau orang-orang yang kurang gizi,” tuturnya.
Menurut Aminudin, dilansir dari Antara, keberhasilan program MBG seharusnya berdasar pada pencegahan stunting atau tengkes.
“Jadi, rasa-rasanya tidak pas ketika output-nya diukur dari seberapa banyak jumlah penerima Makan Bergizi Gratis, padahal tujuannya adalah agar orang-orang yang malnutrisi, kemudian stunting, ibu-ibu hamil, balita kurang gizi, ibu-ibu menyusui, itu dapat asupan gizi yang cukup dan seimbang sehingga mereka, generasi yang sekarang ini SD atau SMP ya, menjadi generasi emas di 2045,” jelasnya.
Ketidaktersediaan patokan keberhasilan secara menyeluruh memicu lemahnya tingkat akuntabilitas program MBG.
“Akuntabilitas program sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi oleh publik, termasuk oleh KPK ya. Itu kami temukan dari kajian yang kami lakukan,” ucap Aminudin.
Sebagai informasi, Direktorat Monitoring KPK pada 2025 membuat kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola program MBG. Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan apresiasinya terhadap kajian tersebut.
“Pernyataan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kami akan dalami bersama agar bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki BGN,” ucap Dadan.
Di sisi lain, Prabowo Subianto Presiden mengatakan berdasarkan data per 19 Mei 2026, jumlah sajian per hari MBG mencapai 62.454.064 porsi.
“Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil yang menerima MBG setiap hari,” ujar Prabowo. (ant/vve/ipg)
