Firman Soebagyo Anggota DPR RI Fraksi Golkar menilai wacana kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam (SDA) melalui BUMN yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Menurut Firman, kebijakan tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari ketergantungan sebagai eksportir bahan mentah dan mulai memainkan peran lebih besar dalam menentukan harga komoditas global.
“Kalau ekspor komoditas strategis dikonsolidasikan melalui satu pintu, negara akan memiliki bargaining position yang lebih kuat terhadap pasar internasional. Indonesia tidak lagi hanya mengikuti mekanisme harga global, tetapi mulai punya pengaruh terhadap rantai perdagangan dunia,” ujar Firman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia bilang, konsep satu pintu ekspor itu mencakup komoditas strategis seperti nikel, bauksit, timah, batu bara, hingga minyak sawit yang seluruh proses ekspornya dilakukan melalui aggregator atau kanal BUMN.
Firman menilai langkah tersebut dapat mempercepat hilirisasi industri nasional karena perusahaan akan terdorong membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri agar memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum diekspor.
“Kebijakan ini bisa menjadi instrumen kuat untuk mendorong pembangunan smelter dan refinery di dalam negeri. Jadi yang diekspor bukan lagi bahan mentah, tetapi produk bernilai tambah,” katanya.
Selain itu, Firman menilai sistem ekspor terintegrasi juga akan mempermudah pengawasan penerimaan negara, termasuk pajak, royalti, dan PNBP dari sektor SDA.
“Seluruh transaksi bisa dipantau secara digital dan real time. Ini akan mempersempit ruang praktik under invoicing maupun kebocoran penerimaan negara,” ucapnya.
Meski demikian, Firman mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam pelaksanaannya. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan birokrasi baru apabila BUMN yang ditunjuk tidak dikelola secara profesional.
“Jangan sampai BUMN berubah menjadi makelar negara yang lambat mengambil keputusan dan tidak responsif terhadap dinamika pasar global. Kalau itu terjadi, produsen kecil dan pelaku usaha justru bisa dirugikan,” tegasnya.
Ia juga melihat potensi berkurangnya ruang kompetisi bagi perusahaan swasta yang selama ini memiliki jaringan ekspor langsung dengan pembeli luar negeri.
Menurut Firman, pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas agar tidak muncul praktik rente maupun konflik kepentingan dalam tata kelola ekspor nasional.
“Pengawasan DPR, BPK, dan KPK harus diperkuat. Karena konsentrasi kewenangan ekspor di satu pintu sangat rentan disalahgunakan jika tata kelolanya lemah,” katanya.
Firman menegaskan, keberhasilan kebijakan satu pintu ekspor SDA sangat bergantung pada profesionalisme BUMN, sistem digital yang transparan, masa transisi yang jelas, serta perlindungan harga bagi produsen kecil seperti petani sawit dan penambang rakyat.
“Kalau dieksekusi dengan tepat, Indonesia bisa memperoleh manfaat besar dari sisi hilirisasi, penerimaan negara, dan penguatan posisi tawar global. Tetapi kalau salah langkah, investor bisa mundur dan buyer internasional beralih ke negara lain,” pungkasnya.(faz/ipg)
