Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) optimis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor, yang dibentuk pemerintah bakal mampu mendongkrak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menkeu menjelaskan, ke depan BUMN Ekspor itu akan memberikan kepastian terhadap investor, karena bakal menutup celah under invoicing. Ia menganggap, menurunnya IHSG disebabkan belum adanya dampak nyata yang dapat dilihat pelaku pasar dari BUMN tersebut.
“Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kan kalau ada ketidakpastian, biasanya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya akan naik,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kamis (21/5/2026).
Purbaya memastikan pemerintah akan memperbaiki sistem dan mekanisme pada ekosistem ekspor Indonesia, dengan komoditas yang akan dikelola yakni kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.
“Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang, jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni,” ujarnya.
Menkeu memastikan, BUMN Ekspor akan menguntungkan pemerintah dan pengusaha, yang kemudian efeknya akan meningkatkan IHSG.
“Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya, yang list di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi, harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Pasti pelan2 akan naik secara signifikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah membahas tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, yang memerintahkan pengelolaan ekspor dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Rosan Roeslani Menteri Investasi Indonesia mengatakan, ke depan Presiden akan memanggil jajaran kementerian terkait. Kemudian, membahas soal BUMN Ekspor dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).
“Jadi details-nya kita bicarakan, kemudian rollout-nya nanti rencana seperti apa, dan memang yang paling penting adalah, ini kan seperti yang saya sampaikan, ini kan transparansi transaksi, itu yang tujuan utama kita. Dalam rangka menghilangkan under invoicing dan juga transfer pricing,” kata Rosan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Rosan mengatakan, implementasi dan mekanisme instruksi presiden tengah digodok. Sehingga ketika BUMN Ekspor berjalan, akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan pelaku usaha.
“Nah memang mekanismenya ini sedang kita sempurnakan, agar pada saat nanti ini mulai berjalan, ini benar-benar bisa membuat nilai tambah yang cukup baik dari segi pemerintah, pelaku usaha, dan yang lain-lainnya,” ujarnya.(lea/bil/ham)
